Gorontalo Utara, InfoPublik – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, selaku Ketua Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing dan Destructive Fishing, menegaskan penanganan praktik penangkapan ikan yang merusak harus dilakukan secara menyeluruh melalui sinergi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Pemberantasan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak tidak cukup hanya dengan meningkatkan patroli di laut. Memutus rantai pasokan bahan baku pembuatan bom ikan juga menjadi langkah penting untuk menghentikan praktik destructive fishing hingga ke sumbernya.
Strateg tersebut didorong Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo dalam memperkuat pengawasan perairan Kabupaten Gorontalo Utara.
"DKP mendorong koordinasi dengan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dan Polda Gorontalo untuk menindaklanjuti rencana operasi pengawasan rutin di wilayah perairan Gorontalo Utara," kata Aryanto Husain, dalam konsolidasi Satgas yang berlangsung di Kantor Bupati Gorontalo Utara, Selasa (17/11/2026)..
Menurut Aryanto, pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan ketika pelanggaran ditemukan. Diperlukan langkah pencegahan yang lebih terarah, termasuk penelusuran aliran bahan baku pembuatan bom ikan dengan melibatkan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
“Penanganan destructive fishing membutuhkan kerja bersama. Pengawasan di laut harus diperkuat, tetapi upaya pencegahan terhadap sumber penyediaan bahan baku bom ikan juga harus menjadi perhatian. Karena itu, seluruh unsur Satgas perlu bergerak dalam koordinasi yang sama,” kata Aryanto.
Pengawasan juga akan diarahkan berdasarkan hasil inventarisasi wilayah rawan yang mencakup sembilan kecamatan pesisir, mulai dari Tolinggula, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Ponelo Kepulauan, Kwandang, Tomilito hingga Gentuma.
Untuk memastikan koordinasi berjalan lebih efektif, Satgas akan memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi antarlembaga, sekaligus menyusun rencana operasi bersama yang mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi. (mcgorontaloprov/yanto)