Padang, Infopublik – Kerusakan atau kehilangan arsip akibat bencana alam dapat berdampak panjang bagi aparatur sipil negara (ASN), mulai dari ketidakjelasan riwayat kepangkatan dan jabatan hingga terhambatnya pemenuhan hak kepegawaian. Untuk mencegah persoalan tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi arsip ASN terdampak bencana di wilayah Sumatra.
Upaya pemulihan itu dikoordinasikan melalui kegiatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Arsip ASN Terdampak Bencana Wilayah Sumatra Tahun 2026 di Balai Kota Padang, Aia Pacah, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang berlangsung hingga 18 November tersebut melibatkan pemerintah daerah dan jajaran BKN untuk menelusuri serta menyusun kembali dokumen kepegawaian yang rusak atau hilang.
Pemulihan arsip tidak sekadar menyangkut kelengkapan administrasi. Dokumen kepegawaian menjadi dasar untuk memastikan rekam jejak pekerjaan, pangkat, jabatan, dan hak-hak ASN tetap tercatat secara sah meskipun terjadi bencana.
Tahapan yang dilakukan mencakup identifikasi, pendataan, penelusuran, hingga penyusunan kembali arsip berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Proses ini membutuhkan koordinasi lintas instansi agar data yang dipulihkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa mengatakan, pemulihan arsip perlu menjadi perhatian bersama karena dokumen tersebut merupakan bagian penting dari perjalanan pengabdian setiap ASN.
“Arsip kepegawaian merupakan dokumen penting yang menjadi bagian dari perjalanan dan riwayat pengabdian seorang ASN. Karena itu, ketika terjadi bencana yang mengakibatkan arsip rusak atau hilang, pemulihannya perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan kendala dalam urusan administrasi kepegawaian,” ujar Raju.
Pemerintah Kota Padang, lanjutnya, siap mendukung proses pemulihan melalui sinergi dengan BKN dan pemerintah daerah lainnya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keutuhan data kepegawaian sekaligus melindungi hak ASN yang terdampak bencana.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Purjiyanta menekankan pentingnya peran aktif instansi pengelola kepegawaian dalam mempercepat proses penelusuran dan pencocokan data.
Menurut dia, dampak bencana tidak hanya menyasar kondisi fisik dan lingkungan, tetapi juga dapat menghilangkan dokumen penting yang diperlukan untuk memastikan riwayat kepegawaian tetap tercatat dengan baik.
Karena itu, perangkat daerah perlu menyinkronkan data dan bekerja sama dalam setiap tahapan pemulihan. Dengan data yang terverifikasi, administrasi kepegawaian diharapkan tetap berjalan dan tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan bagi ASN yang terdampak.
Kegiatan di Padang tersebut dihadiri Raju Minropa, Purjiyanta, Direktur Arsip Kepegawaian BKN Rury Citra Diani, serta perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten dan kota se-Sumatra Barat.
Pemulihan arsip menjadi bagian penting dari penanganan dampak bencana yang kerap luput dari perhatian. Selain memperbaiki kerusakan fisik dan memulihkan layanan publik, pemerintah juga perlu memastikan dokumen administrasi tetap tersedia agar bencana tidak berujung pada hilangnya kepastian hak bagi para abdi negara.
(Mdn)
~ 📤 by Ju