Tidore, InfoPublik- Sejumlah fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan menyoroti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pentingnya penetapan prioritas belanja yang berpihak kepada masyarakat dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, pada rapat paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (17/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman, dipimpin Wakil Ketua DPRD Asma Ismail, serta diikuti Ketua DPRD Ade Kama, dan 21 anggota DPRD.
Dalam pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ardiansyah Fauji mengapresiasi rencana peningkatan pendapatan daerah 2027 menjadi Rp915,46 miliar atau naik 14,98 persen dibandingkan Rancangan APBD 2026.
Meski demikian, fraksi tersebut menyoroti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai Rp82,11 miliar atau 8,97 persen, sementara pendapatan transfer sebesar Rp825,86 miliar atau 90,21 persen.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD melalui pemetaan potensi ekonomi, digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta evaluasi kinerja badan usaha milik daerah. Upaya tersebut diharapkan tidak menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
Fraksi ini juga mengingatkan pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan alokasi minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi meminta Pemerintah Daerah menyampaikan rincian pemenuhan kedua ketentuan tersebut, mengevaluasi belanja birokrasi yang kurang produktif, serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja. Hasil efisiensi anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembiayaan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Fauji.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memprioritaskan pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan jalan, serta konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Kasman Ulidam menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
Fraksi PKB meminta belanja operasional disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak mengurangi ruang fiskal pembangunan. Belanja modal juga harus diarahkan pada infrastruktur yang memberikan manfaat langsung, seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sarana pendukung ekonomi masyarakat.
Adapun Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) melalui juru bicara Yusuf Bahta meminta agar belanja daerah berorientasi pada prioritas pembangunan, terutama penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penanganan stunting, peningkatan pendidikan, perluasan akses kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Pandangan Umum Fraksi DKI ini disampaikan dan disetujui untuk ditindaklanjuti pada tahapan Pembahasan, Kami berharap pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada rakyat,” kata Yusuf.
Senada, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (ADEM) melalui juru bicara Alifandi Riski Cahya menekankan pentingnya APBD yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya warga kepulauan dan pesisir, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok rentan.
Fraksi ADEM juga meminta seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memiliki indikator capaian yang jelas.
“Oleh karena itu, Fraksi ADEM berharap seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara terbuka, objektif, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” ujar Alifandi.
Berbagai pandangan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 agar anggaran yang ditetapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Uyun/MC Tidore)