Kota Gorontalo, InfoPublik – Tantangan pelaksanaan tugas Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) yang semakin besar menuntut aparatur memiliki kemampuan analisis yang kuat dan mampu merespons persoalan HAM di tengah masyarakat.
Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) analis HAM.
Penegasan tersebut disampaikan Sarton Dali dalam rapat internal bersama seluruh tim Wilker KemenHAM Gorontalo, termasuk PNS, PPPK, dan peserta Program Magang KemenHAM, di ruang rapat kantor setempat, Senin (16/11/2026).
Sarton mengingatkan, keikutsertaan dalam diklat analis HAM tidak boleh menjadi akhir dari proses pembelajaran. Sebaliknya, kompetensi yang telah diperoleh harus terus diasah dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Pegawai yang memiliki kompetensi analisis HAM diharapkan aktif menyusun telaah terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, sekaligus melakukan analisis terhadap produk hukum daerah dan rancangan peraturan daerah.
Perhatian khusus juga diarahkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Analisis terhadap rancangan regulasi dinilai penting untuk memastikan aspek hak asasi manusia menjadi bagian dari proses pembentukan kebijakan di daerah.
Menurut Sarton, peningkatan kompetensi aparatur menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan kinerja KemenHAM. Kesiapan SDM harus terus diperkuat agar mampu memberikan dukungan analisis dan rekomendasi yang berkualitas.
Kepercayaan terhadap KemenHAM juga tercermin dari kunjungan sejumlah lembaga legislatif, termasuk DPRD Kabupaten Pohuwato. Kondisi tersebut menjadi dorongan bagi jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan penguasaan substansi HAM.
Penguatan kapasitas itu tidak hanya menyasar pegawai di lingkungan kantor wilayah kerja, tetapi juga perlu didukung kesiapan sumber daya manusia di tujuh kabupaten/kota serta koordinasi dengan biro atau bagian hukum pemerintah daerah.
Selain kompetensi teknis, Sarton turut menekankan pentingnya profesionalisme dan eksistensi instansi melalui kinerja nyata serta publikasi kegiatan yang konsisten. Ia mengapresiasi publikasi kegiatan Wilker KemenHAM Gorontalo yang dinilai telah berjalan baik dan menjangkau masyarakat luas melalui jaringan komunikasi yang telah dibangun.
Sarton mengungkapkan melalui penguatan kompetensi, analisis produk hukum, dan peningkatan profesionalisme, Wilker KemenHAM Gorontalo diharapkan semakin siap menjalankan mandat perlindungan dan pemajuan HAM di daerah. (mcgorontaloprov/rls/akp)