Bungku, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Morowali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat sinergi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengawasan dan pendataan potensi pajak daerah, khususnya dari sektor investasi dan industri.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (16/11/2026).
Ketua Tim Satgas Terpadu yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Irman, mengatakan pembentukan Satgas berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah merupakan langkah konkret untuk memperkuat penggalian potensi, pengawasan, pendataan, pemeriksaan, dan penagihan pajak daerah.
"Satgas ini tidak hanya bekerja administratif, tetapi melaksanakan langkah nyata di lapangan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah," kata Andi Irman.
Menurutnya, pesatnya aktivitas investasi dan industri di Kabupaten Morowali perlu diimbangi dengan optimalisasi penerimaan pajak secara maksimal, terukur, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satgas Terpadu menetapkan empat fokus utama optimalisasi pajak di Morowali, yaitu Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Alat Berat (PAB), serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pada sektor PAP, Satgas akan melakukan pendataan dan verifikasi perusahaan yang memanfaatkan air permukaan. Untuk PBBKB, pengawasan diarahkan pada penjualan dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta kepatuhan pemungut pajak.
Sementara itu, optimalisasi PAB dilakukan melalui inventarisasi alat berat yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan perusahaan. Adapun pada sektor PKB dan BBNKB, pendataan difokuskan pada kendaraan operasional perusahaan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Andi Irman menegaskan, kegiatan Satgas tidak semata-mata berorientasi pada penagihan, tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, memberikan kepastian hukum, serta memastikan kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.
"Keberhasilan Satgas tidak diukur dari banyaknya rapat atau kunjungan lapangan, tetapi dari hasil nyata, yakni mampu mengidentifikasi potensi yang belum tergarap, menyelesaikan tunggakan, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah Sulteng," tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Bupati Morowali yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Afridin. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Bapenda Kabupaten Morowali Hamlin, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten, serta pimpinan perusahaan dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Afridin mengapresiasi inisiatif Bapenda Sulawesi Tengah dalam memperkuat optimalisasi pajak daerah. Ia menilai forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Pajak daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung kapasitas fiskal. Semakin optimal penerimaan pajak, semakin besar kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia menyebut, perkembangan investasi, industri pertambangan, pengolahan mineral, perdagangan, dan jasa di Kabupaten Morowali menghadirkan peluang besar bagi peningkatan penerimaan daerah.
Untuk itu, Afridin menekankan empat hal yang perlu diperkuat, yakni integrasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten, sinergi lintas pemerintahan, peningkatan kepatuhan melalui edukasi dan pelayanan, serta optimalisasi pajak secara adil dan sesuai regulasi dengan tetap menjaga iklim investasi.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan terbentuk langkah konkret, kesepakatan bersama, pembagian tugas yang jelas, serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.