Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo. (Foto Yanto)
InfoPublik, Pohuwato – Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan ruang laut yang tertib dan berkelanjutan, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Satuan Pelayanan Gorontalo bersama Tim Kerja Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 10–13 November 2026, bertujuan memastikan pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha maupun instansi pemerintah berjalan sesuai Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Zonasi (RZ) yang telah ditetapkan, sekaligus mengevaluasi kepatuhan pemegang persetujuan terhadap ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Evaluasi Langsung di Empat Lokasi
Dalam pelaksanaannya, tim gabungan BPRL Makassar dan DKP Provinsi Gorontalo melakukan penilaian pelaksanaan KKPRL secara langsung pada empat lokasi pemanfaatan ruang laut.
Keempat lokasi tersebut meliputi Terminal Khusus (Tersus) PT Loka Indah Lestari di Kecamatan Popayato, pemanfaatan air laut untuk usaha budidaya udang vaname PT Libuo Vanamei Makmur di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, Terminal Khusus PT PLN Nusantara Power UP PLTG di Desa Maleo, Kabupaten Pohuwato, serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Tilamuta di Kabupaten Boalemo.
Penilaian ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang laut di lapangan dengan dokumen persetujuan atau konfirmasi KKPRL yang dimiliki masing-masing pemegang persetujuan.
Pemegang KKPRL Diingatkan Penuhi Kewajiban
Dalam setiap pertemuan evaluasi, tim menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban administratif, khususnya penyampaian laporan tertulis setiap satu tahun sekali kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi e-SEA.
Laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya memuat perkembangan perolehan persetujuan lingkungan, perizinan berusaha dan/atau perizinan nonberusaha, serta realisasi luas perairan dan pemanfaatannya apabila perizinan telah diterbitkan.
Selain kewajiban pelaporan, pemegang KKPRL juga harus memenuhi sejumlah kewajiban substantif yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat, serta keselamatan pemanfaatan ruang laut.
Di antaranya memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, memberikan akses bagi nelayan kecil yang secara rutin melintas di sekitar lokasi kegiatan, menghormati kepentingan pihak lain, serta melaksanakan kegiatan secara ramah lingkungan.
Pemegang KKPRL juga berkewajiban menjaga kelestarian ekosistem laut, melakukan rehabilitasi terhadap sumber daya yang mengalami kerusakan, memelihara kehidupan dan alur migrasi biota laut, serta melibatkan dan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Kewajiban lainnya mencakup pencegahan konflik sosial, pembongkaran bangunan dan instalasi di laut apabila masa berlaku persetujuan berakhir dan kegiatan tidak dilanjutkan, memperhatikan kepentingan keselamatan, pertahanan dan keamanan negara, serta menyediakan sarana pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan beserta lingkungannya.
Khusus bagi kegiatan yang berada di dalam kawasan konservasi laut, pemegang KKPRL juga diwajibkan bermitra dengan pengelola kawasan dalam program kemitraan dan bina lingkungan. Selain itu, pendirian maupun penempatan bangunan dan instalasi di laut wajib dilaporkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan hidrografi dan oseanografi.
Dorong Pemanfaatan Ruang Laut yang Berkelanjutan
Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan langkah penting untuk memastikan setiap aktivitas di wilayah perairan berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
Menurutnya, pemanfaatan ruang laut harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan ekosistem, serta perlindungan terhadap aktivitas masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
“Melalui pengendalian ini, kita ingin memastikan setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai rencana tata ruang dan ketentuan KKPRL. Tidak hanya tertib secara perizinan, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut dan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya,” tegas Aryanto, Rabu (14/11/2026).
Melalui sinergi antara BPRL Makassar dan DKP Provinsi Gorontalo, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemegang KKPRL sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut, sehingga pengelolaan wilayah perairan Gorontalo dapat berlangsung secara tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. (mcgorontaloprov/Yanto)
