Rapat koordinasi Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Upaya memperkuat pengelolaan dan pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Gorontalo terus dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Hal itu ditandai dengan rapat koordinasi antara Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Jumat (13/11/2026), bertempat di Kantor Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Gorontalo.
Rapat tersebut membahas pematangan rencana pelaksanaan kegiatan Pemantauan Aktivitas Pemanfaatan dan Patroli di Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo. Pertemuan dihadiri unsur Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, DKP Provinsi Gorontalo, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Gorontalo, Balai Pengelolaan Ruang Laut Makassar Satuan Pelayanan Gorontalo, Tim Kerja Pengelolaan Ruang Laut, Tim Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), serta Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus WP3K).
Koordinator Kegiatan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Muhamad Wahyu Al Hadi, menyampaikan koordinasi itu menjadi tahapan penting untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kebutuhan teknis, serta menyusun mekanisme pelaksanaan pemantauan dan patroli secara terpadu.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA), yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati laut, termasuk ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya, sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan.
Melalui Program LAUTRA, penguatan pengelolaan kawasan konservasi perairan (Marine Protected Areas) menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Karena itu, pemantauan dan patroli di KKPD Teluk Gorontalo diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan kawasan, mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, serta mencegah aktivitas yang dapat mengancam kelestarian ekosistem laut.
Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi tidak cukup hanya dengan penetapan luas kawasan, tetapi harus diikuti pengawasan yang konsisten, pengendalian aktivitas pemanfaatan yang efektif, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sinergi antara KKP dan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kawasan konservasi tidak hanya terlindungi secara ekologis, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan PSDKP DKP Provinsi Gorontalo, Fahrul U. Amlain, menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan dan patroli juga memiliki peran penting dalam mendukung penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) KKPD Teluk Gorontalo.
Pelaksanaan pengawasan yang terencana, terkoordinasi, dan terdokumentasi akan memperkuat bukti kinerja pengelolaan kawasan, khususnya pada aspek pengawasan, pengendalian aktivitas pemanfaatan, serta perlindungan sumber daya dan ekosistem kawasan konservasi.
Penguatan pengelolaan KKPD Teluk Gorontalo ini sekaligus mendukung arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo melalui pengembangan ekonomi biru dan penguatan Program Agro Maritim yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Prinsip keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya.
Melalui kolaborasi lintas instansi yang berkelanjutan, KKPD Teluk Gorontalo diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan generasi mendatang. (mcgoorntaloprov/ppid)
