Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Kabupaten Pohuwato. (Foto Yanto)
Boalemo, InfoPublik – Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Makassar, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Satuan Pelayanan Gorontalo bersama Tim Kerja Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo, pada 10–13 November 2026.
Kegiatan dilakukan melalui penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) terhadap empat lokasi pemanfaatan ruang laut yang telah memiliki persetujuan maupun konfirmasi KKPRL.
Empat lokasi tersebut meliputi Terminal Khusus (Tersus) PT Loka Indah Lestari di Kecamatan Popayato, pemanfaatan air laut untuk usaha budidaya udang vaname PT Libuo Vanamei Makmur di Desa Libuo, Kecamatan Paguat, serta Terminal Khusus PT PLN Nusantara Power UP PLTG di Desa Maleo, Kabupaten Pohuwato. Sementara di Kabupaten Boalemo, penilaian dilakukan terhadap Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Tilamuta.
Ketua Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Wahyu Oramahi, menjelaskan bahwa kegiatan bertujuan memastikan kesesuaian antara aktivitas pemanfaatan ruang laut di lapangan dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi yang telah ditetapkan. Selain itu, penilaian juga dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan pemegang persetujuan terhadap kewajiban yang tercantum dalam dokumen KKPRL.
Dalam pelaksanaannya, tim mengingatkan setiap pemegang persetujuan atau konfirmasi KKPRL agar memenuhi kewajiban pelaporan secara tertulis setiap satu tahun sekali kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi e-SEA. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat perkembangan persetujuan lingkungan, perizinan berusaha maupun nonberusaha, serta realisasi luas perairan dan pemanfaatannya apabila perizinan telah diterbitkan.
Selain kewajiban pelaporan, pemegang KKPRL juga diingatkan untuk memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar, memberikan akses bagi nelayan kecil yang rutin melintas di sekitar lokasi kegiatan, serta menghormati kepentingan pihak lain dalam pemanfaatan ruang laut.
Aspek perlindungan lingkungan turut menjadi perhatian, termasuk kewajiban menjalankan kegiatan secara ramah lingkungan, menjaga kelestarian ekosistem laut, melakukan rehabilitasi terhadap sumber daya yang mengalami kerusakan, serta memelihara kehidupan dan alur migrasi biota laut.
Pemegang KKPRL juga diwajibkan melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar, menghindari konflik sosial, memperhatikan aspek keselamatan, pertahanan dan keamanan negara, serta membongkar bangunan maupun instalasi di laut apabila masa berlaku persetujuan berakhir dan kegiatan tidak dilanjutkan.
Kewajiban lainnya mencakup penyediaan sarana pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan beserta lingkungannya, pelaporan pendirian atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan hidrografi dan oseanografi, serta kemitraan dengan pengelola kawasan apabila lokasi pemanfaatan berada di dalam kawasan konservasi laut.
Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan bagian penting dalam memastikan setiap aktivitas di wilayah perairan berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, pemanfaatan ruang laut tidak hanya harus memenuhi aspek perizinan dan kesesuaian tata ruang, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, serta menjaga keseimbangan ekosistem laut.
“Pengendalian pemanfaatan ruang laut menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang. Karena itu, setiap pemegang KKPRL harus memastikan seluruh kewajiban yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik,” tegas Aryanto, Sabtu (14/11/2026)
Melalui kegiatan ini, DKP Provinsi Gorontalo bersama BPRL Makassar berharap kepatuhan para pemegang KKPRL semakin meningkat, sehingga pemanfaatan ruang laut di wilayah Gorontalo dapat berlangsung secara tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. (Mcgorontaloprov/Yanto)
