Kota Gorontalo, InfoPublik – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Gorontalo, Richie Z. Abdullah, menekankan menjelang akhir tahun anggaran, seluruh bagian harus memastikan kegiatan berjalan sesuai target, realisasi anggaran terus meningkat, serta agenda strategis yang telah direncanakan dapat dipersiapkan dengan baik.
“Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh target kegiatan 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan agenda 2027 agar pelaksanaannya lebih terencana dan tidak menumpuk di awal tahun,” kara Richie pada rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 sekaligus mematangkan persiapan program kerja dan pengadaan tahun anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).
Pembahasan rapat difokuskan pada sejumlah agenda prioritas, mulai dari persiapan Rapat Koordinasi UKPBJ 2026, Kickoff Meeting Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2027, hingga kesiapan menghadapi migrasi akun SiRUP ke INAPROC yang dijadwalkan mulai 30 November 2026.
Selain itu, jajaran biro diminta mempercepat pemenuhan data dukung Monitoring Center for Prevention (MCSP) KPK dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), serta meningkatkan pemantauan terhadap capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).
Dari sisi internal, rapat juga menetapkan target realisasi fisik dan keuangan mencapai 92 persen pada akhir November 2026. Seluruh bagian diminta mempercepat penyelesaian kegiatan dan tagihan, sekaligus memastikan administrasi pertanggungjawaban keuangan diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Penyelesaian tagihan yang masih berjalan segera dituntaskan dengan mengoptimalkan peran seluruh ASN, dan tenaga outsourcing sesuai tugas dan fungsinya.
Melalui rapat ini, Biro PBJ Setda Provinsi Gorontalo berupaya menjaga kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran 2026, sekaligus memastikan seluruh persiapan pengadaan 2027 berjalan lebih awal, terkoordinasi, dan tepat waktu.
Rapat yang digelar pada Work From Home (WFH) itu, tidak mengurangi produktivitas jajaran Biro PBJ Provinsi Gorontalo. Justru, momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi internal.
Rapat diikuti seluruh jajaran, mulai dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, ASN, hingga tenaga outsourcing.
Momentum WFH pun menjadi ruang untuk memperkuat disiplin, koordinasi, dan kesiapan kerja, sehingga efisiensi pelaksanaan tugas tetap berjalan seiring dengan pencapaian target organisasi. (mcgorontaloprov/romy)