Wabup Meranti Muzamil: Kesejahteraan dan Profesionalisme ASN Perlu Berjalan Beriringan
Selatpanjang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong penguatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) yang diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai. Keseimbangan kedua aspek tersebut dinilai penting untuk membangun birokrasi yang sehat, produktif, dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, saat mengikuti pengarahan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI terkait Kebijakan PRO-ASN di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau S.F Hariyanto.
Dalam kesempatan itu, Muzamil menyampaikan sejumlah tantangan pengelolaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama terkait kondisi keuangan belanja pegawai yang perlu menjadi perhatian dalam manajemen kepegawaian.
Menurutnya, tuntutan profesionalisme, disiplin, dan peningkatan kinerja ASN perlu diimbangi kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan. Kondisi sosial dan ekonomi pegawai juga dapat memengaruhi motivasi serta konsentrasi dalam menjalankan tugas.
“Bagaimanapun manajemen yang kita terapkan kepada pegawai akan menjadi tantangan ketika mereka sedang menghadapi persoalan keuangan yang cukup berat. Kondisi seperti ini tentu tidak mudah dan juga terjadi di berbagai perangkat daerah,” ujar Muzamil.
Ia berharap BKN dapat memberikan perhatian dan masukan terkait pengelolaan fasilitas pinjaman bagi ASN melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Pengaturan dan pengawasan diperlukan agar akses pembiayaan tetap berjalan sehat dan bertanggung jawab tanpa menimbulkan beban keuangan berlebihan bagi pegawai.
Selain itu, Muzamil mendorong penguatan koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ASN.
“Kami berharap adanya dukungan terkait pengaturan peminjaman pegawai. Selain itu, kami juga ingin mendorong pengaturan koperasi Korpri agar dapat segera kami implementasikan, tentunya tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun perizinan di kemudian hari,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa pembentukan koperasi dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Untuk koperasi sudah bisa langsung didirikan. Pengaturan dalam Undang-Undang Koperasi saat ini sudah sangat memudahkan. Korpri juga dapat mendirikan koperasi sendiri, dan di BKN kami juga telah melaksanakannya,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau S.F Hariyanto mengapresiasi perhatian, dukungan, dan pendampingan BKN dalam memperkuat tata kelola manajemen ASN di Provinsi Riau.
Ia menyampaikan bahwa penerapan manajemen talenta di Riau terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya ditandai dengan keberhasilan UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau memperoleh Akreditasi A dari BKN dengan nilai 96.
Menurut S.F Hariyanto, manajemen talenta bukan sekadar pembenahan administrasi kepegawaian, melainkan langkah strategis untuk memastikan penempatan aparatur sesuai kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kebutuhan organisasi.
“Manajemen talenta harus mampu memastikan pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja baik mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dalam pengisian jabatan, kita harus mengedepankan kemampuan, integritas, dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan BKN dalam mengimplementasikan kebijakan PRO-ASN dan manajemen talenta. Penguatan tersebut diarahkan tidak hanya pada peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur, tetapi juga pada terwujudnya tata kelola kepegawaian yang adil, profesional, dan memperhatikan kesejahteraan pegawai.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti dalam kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Sudandri dan Kepala BKPSDM Bakharudin beserta Sekretaris BKPSDM Siti Rodhiyah.
