Dinsos Kobar memperluas penerapan Perlinsos Digital di Kelurahan Raja dan Mendawai. (foto: MC). (foto: MC: Kobar)
Pangkalan Bun, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) memperluas penerapan Perlinsos Digital untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Melalui program ini, masyarakat kurang mampu dan penerima bantuan sosial didorong melakukan pendaftaran, aktivasi, serta pemutakhiran data secara digital.
Perluasan layanan tersebut dilaksanakan Dinas Sosial (Dinsos) Kobar di Kelurahan Raja dan Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Rabu (11/11/2026). Berdasarkan rekapitulasi kegiatan, sebanyak 185 warga berhasil melakukan aktivasi dan pemutakhiran data, terdiri atas 85 warga Kelurahan Raja dan 100 warga Kelurahan Mendawai.
Kegiatan yang berlangsung di aula kantor masing-masing kelurahan itu dibuka Kepala Dinsos Kobar Hazriansyah. Ia menegaskan, transformasi digital dalam sektor perlindungan sosial diperlukan untuk memastikan pendataan dan penyaluran bantuan berjalan lebih transparan, tepat sasaran, serta akuntabel.
"Saat ini perlindungan sosial menuntut transparansi penuh, di mana pemutakhiran data penerima bansos maupun pendataan masyarakat yang benar-benar tidak mampu harus dilaksanakan secara digital. Oleh karena itu, mulai saat ini warga kurang mampu dan penerima bansos (PKH dan BPNT), harus segera melakukan pemutakhiran data via Perlinsos Digital agar tidak tertinggal," ujar Hazriansyah.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengakses layanan melalui dua skema. Pertama, secara mandiri dengan menggunakan perangkat masing-masing untuk mengakses dan memperbarui data. Kedua, melalui pendampingan Agen Perlinsos bagi warga yang memiliki keterbatasan perangkat komunikasi maupun kemampuan menggunakan teknologi digital.
Perluasan Perlinsos Digital ini merupakan tindak lanjut Surat Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintah selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Nomor B-30/PKP-DTS/RI-PP.00/08/2026 tentang Penyampaian Tambahan Lokus Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos.
Kebijakan tersebut mendorong pemerintah daerah mendukung perluasan digitalisasi bantuan sosial melalui publikasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
Dukungan di tingkat daerah juga diperkuat melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 400.9/1266/DINSOS.IV/2026 tentang Pendaftaran Digitalisasi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Melalui edaran tersebut, berbagai pihak didorong berpartisipasi menjadi agen penggerak, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga pilar-pilar sosial. Unsur yang dilibatkan antara lain Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta ketua RT dan RW.
Kegiatan di Kecamatan Arut Selatan merupakan bagian dari rangkaian upaya Dinsos Kobar memperluas penerapan Perlinsos Digital. Sebelumnya, sosialisasi dan penguatan program serupa telah dilaksanakan di sejumlah wilayah Kabupaten Kobar.
Melalui digitalisasi perlindungan sosial, Pemkab Kobar berharap potensi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan dapat ditekan, termasuk exclusion error, yaitu kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan belum tercatat sebagai penerima.
Dengan pemutakhiran data dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran, adil, dan transparan.
