Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memberikan sambutan saat Sambang Desa di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Selasa (10/11/2026). Foto: MC Kab.Batang, Jateng/Roza
Batang, InfoPublik – Bupati Batang M. Faiz Kurniawan bersama Wakil Bupati Batang Suyono melakukan kegiatan Sambang Desa di Desa Sentul, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi sarana Pemerintah Kabupaten Batang untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus menyampaikan program-program pembangunan daerah.
Dalam kunjungan itu, sejumlah persoalan disampaikan warga, salah satunya terkait kejelasan batas lahan masyarakat dengan aset milik Perhutani dan instansi Pekerjaan Umum (PU). Persoalan tersebut selama ini dinilai menyulitkan warga ketika mengurus sertifikat tanah, baik melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) maupun jalur mandiri.
Kepala Desa Sentul Abdul Rosyid menjelaskan, persoalan batas lahan dengan Perhutani dan instansi PU menjadi kendala bagi warga dalam proses pengurusan sertifikat tanah. Penegasan batas membutuhkan kehadiran pejabat atau satuan kerja yang memiliki kewenangan menandatangani dokumen.
“Namun, pihak yang berwenang tersebut tidak selalu berasal dari tingkat daerah sehingga warga harus mendatangkan petugas dari tingkat provinsi maupun unit kerja terkait. Kondisi itu membuat biaya pengurusan menjadi lebih besar,” jelasnya.
Kalau dari PU daerah datang, mereka tidak berani tanda tangan karena tidak memiliki kewenangan. Yang berwenang adalah satuan kerja dari provinsi. Begitu juga dengan Perhutani, petugas daerah bisa datang, tetapi tidak berani menandatangani karena kewenangannya ada di tingkat yang lebih tinggi.
Ia berharap, persoalan tersebut dapat diantisipasi apabila Desa Sentul kembali mendapatkan program PTSL. Menurutnya, pihak-pihak yang berwenang menetapkan batas lahan perlu dilibatkan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Abdul Rosyid mencontohkan, dalam pelaksanaan PTSL sebelumnya terdapat bidang tanah yang prosesnya tidak melibatkan Perhutani untuk penegasan batas. Kondisi tersebut kemudian memunculkan persoalan hingga berujung gugatan. Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kepala BPN dan berharap mekanisme koordinasi dengan pihak terkait dapat diperjelas.
“Harapan saya, kalau nanti ada program PTSL lagi, pihak yang berwenang harus diundang. Persoalannya, biaya untuk mendatangkan petugas itu nantinya ditanggung siapa,” ungkapnya.
Abdul Rosyid juga menyebut, berdasarkan pendataan awal, terdapat satu bidang tanah yang teridentifikasi mengalami persoalan batas dengan wilayah terkait. Pemerintah desa berharap pembahasan bersama Pemkab Batang, BPN, dan Perhutani dapat menghasilkan solusi sehingga masyarakat lebih mudah mengurus sertifikat tanah tanpa terbebani biaya tambahan.
Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, Sambang Desa menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendengarkan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Ini menjadi momentum kita bersilaturahmi, menampung aspirasi, dan juga menyampaikan program-program pemerintah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Tadi ada beberapa aspirasi yang insyaallah segera ditindaklanjuti.
“Pemkab Batang akan mendorong pembahasan bersama pihak-pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan Perhutani. Saat ini rencana penyelesaian persoalan tersebut tengah didiskusikan dengan Kepala BPN. Pemkab juga mendorong adanya pertemuan tripartit untuk membahas kejelasan batas lahan,” ujar dia.
Terkait PTSL, tadi kepala desa menyampaikan permohonan agar ada program tersebut. Ini sedang didiskusikan antara Kepala BPN, kemudian perwakilan masyarakat.
“Dalam hal ini mungkin pemerintah desa, dan pemerintah daerah juga bisa hadir. Termasuk dengan Perhutani, kita sedang mendorong untuk mengupayakan pertemuan tripartite,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)
