Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad saat diterima Koordinator Wilker KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali. (F.AKP/KemenHAM)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Netralitas aparatur sipil negara (ASN), praktik politik uang, dan akurasi data pemilih menjadi isu penting dalam upaya menjaga integritas demokrasi. Penguatan pengawasan dan pemahaman masyarakat dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk di luar tahapan pemilu.
Hal itu menjadi pembahasan Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Koordinator Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Wilker KemenHAM) Gorontalo, Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, Sarton Dali, Senin (9/11/2026).
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, mengatakan lembaganya tetap menjalankan tugas pada masa nontahapan, antara lain melalui pengawasan pemutakhiran data partai politik dan data pemilih secara berkelanjutan.
Bawaslu juga memperkuat edukasi masyarakat agar memahami hak pilih, mengenali potensi pelanggaran, dan berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu.
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Wilayah Kerja KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN.
Menurutnya, aparatur tetap dapat memiliki pilihan politik sebagai pribadi, tetapi tidak boleh menyalahgunakan kedudukan maupun kewenangannya untuk menunjukkan keberpihakan dalam kapasitas sebagai ASN.
Ia mengingatkan, politik uang dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak politik dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Karena itu, masyarakat perlu didorong untuk menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan semata-mata faktor finansial atau popularitas.
Selain itu, pembaruan data kependudukan menjadi perhatian, terutama untuk memastikan data pemilih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad menambahkan bahwa Bawaslu menggunakan pengawasan langsung, uji petik, dan survei untuk memeriksa kesesuaian data pemilih, termasuk dengan berkoordinasi bersama pemerintah desa, RT/RW, dan kecamatan.
Kedua pihak memandang sinergi antarlembaga sebagai langkah penting untuk memperkuat pencegahan pelanggaran dan perlindungan hak politik warga. Ke depan, peluang kerja sama formal juga dibahas, termasuk kemungkinan penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan pelaksanaan program edukasi bersama. (mcgorontaloprov/rls/akp)
