Peningkatan Kapasitas SDM Admin dan Pengguna Aplikasi SIMFONI PPA V3 Manajemen Kasus. (foto Fahmi)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada Menteri PPPA Arifah Fauzi, beserta rombongan, termasuk Staf Khusus Menteri Prof. Maja dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II, Eko Novi.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PPPA, khususnya Biro Data dan Informasi, yang telah memberikan perhatian dan kesempatan kepada Provinsi Gorontalo untuk menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pengelola aplikasi SIMFONI PPA V3.
Yana Suleman mengatakan, kegiatan itu memiliki arti penting dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, khususnya petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Penguatan kapasitas admin dan pengguna SIMFONI PPA V3 sangat penting agar pengelolaan data kasus dapat dilakukan secara lebih akurat, lengkap, terintegrasi, dan berkelanjutan. Aplikasi ini bukan hanya menjadi sarana pencatatan, tetapi juga instrumen untuk memantau setiap tahapan penanganan kasus hingga pelayanan terhadap korban,” kata Yana Suleman saat menyambut kedatangan Menteri Arifah Fauzi di Provinsi Gorontalo, Selasa (3/11/2026).
Penyambutan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Admin dan Pengguna Aplikasi SIMFONI PPA V3 Manajemen Kasus yang berlangsung di Aston Gorontalo Hotel & Convention Center, Kota Gorontalo.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA melalui Biro Data dan Informasi bekerja sama dengan UNICEF Indonesia ini diikuti oleh para admin dan pengguna aplikasi dari Dinas PPPA serta UPTD PPA kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Yana mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang tercatat hingga 13 Oktober 2026, terdapat sebanyak 143 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo.
Data tersebut, menurutnya, menjadi perhatian sekaligus bahan evaluasi bagi seluruh pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia menjelaskan bahwa penanganan kasus harus dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penerimaan pengaduan, asesmen, pendampingan, rujukan, hingga terminasi layanan sesuai kondisi dan kebutuhan korban.
Berdasarkan data yang disampaikan, hingga 13 Oktober 2026 baru dua kabupaten yang telah mencapai tahap terminasi layanan, yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara.
Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian seluruh kabupaten dan kota agar semakin optimal dalam melakukan pembaruan data, menindaklanjuti setiap laporan kasus, serta memastikan proses pelayanan berjalan sesuai standar.
“Kita tidak hanya berbicara tentang berapa banyak kasus yang dilaporkan dan tercatat, tetapi juga bagaimana memastikan setiap korban memperoleh pendampingan, perlindungan, dan layanan yang dibutuhkan. Karena itu, pemantauan perkembangan penanganan kasus melalui SIMFONI PPA V3 harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Kegiatan peningkatan kapasitas yang berlangsung selama dua hari, 3–4 November 2026, menghadirkan berbagai materi teknis dan praktik penggunaan SIMFONI PPA V3 Manajemen Kasus.
Lebih lanjut, dr. Yana Yanti Suleman menegaskan bahwa penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, UPTD PPA, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Melalui optimalisasi penggunaan SIMFONI PPA V3, diharapkan pengelolaan data kasus di Provinsi Gorontalo semakin tertib, terintegrasi, dan akuntabel sehingga dapat mendukung evaluasi serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, seluruh admin dan pengguna SIMFONI PPA V3 dapat meningkatkan kapasitas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan data serta penanganan kasus. Sinergi pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar pelayanan perlindungan perempuan dan anak semakin optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
Kehadiran Menteri PPPA bersama jajaran Kementerian PPPA di Provinsi Gorontalo diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang responsif, terintegrasi, serta berorientasi pada pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi korban. (mcgorontaloprov/fahmi)
