Gubernur Sumsel, Herman Deru, dalam pembukaan The 3rd Sriwijaya Economic Forum 2026 di Ballroom Hotel Aryaduta, Kota Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (3/11/2026).
Palembang, InfoPublik – Realisasi investasi Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) hingga triwulan III 2026 mencapai Rp46,54 triliun atau 104,20 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026 sebesar Rp44,63 triliun. Capaian tersebut menjadi modal bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan Bank Indonesia (BI) untuk mempercepat hilirisasi industri dan pengembangan ekonomi bernilai tambah.
Hal tersebut mengemuka dalam pembukaan The 3rd Sriwijaya Economic Forum 2026 bertema “Advancing Value-Added Development through Synergy to Strengthen Sumatra's Food and Energy Security” di Ballroom Hotel Aryaduta, Kota Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (3/11/2026).
Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan forum tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian geopolitik global serta tantangan perubahan iklim.
"Kinerja ekonomi Sumsel pada triwulan II 2026 tumbuh kuat sebesar 5,20 persen (yoy), melampaui rata-rata regional Sumatra yang tercatat 5,06 persen (yoy). Namun, struktur ekonomi kita masih bertumpu pada komoditas mentah batu bara dan kelapa sawit. Untuk mencapai target RPJMD sebesar 8 persen pada 2030 serta mendukung Visi Indonesia Emas 2045, kita wajib menghadirkan mesin pertumbuhan baru melalui hilirisasi," tegas Herman Deru.
Menurutnya, Pemprov Sumsel terus memperkuat iklim investasi melalui kepastian hukum, penyederhanaan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta penyusunan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO).
Komoditas yang menjadi perhatian dalam pengembangan industri bernilai tambah meliputi kopi robusta, kelapa, perikanan, dan peternakan.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, menjelaskan bahwa investasi hingga triwulan III 2026 didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp32,78 triliun atau 70,4 persen.
Adapun penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp13,76 triliun atau 29,6 persen dari total realisasi investasi.
"Forum ini menjadi momentum strategis untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor dalam membangun kemitraan jangka panjang. Dalam SEF 2026 ini, kami menawari investor 4 proyek hilirisasi strategis bernilai total USD 76 juta di sektor kelapa, patin, sapi potong, dan udang vaname. Seluruh proyek menawarkan internal rate of return (IRR) menjanjikan antara 17,7 persen hingga 42 persen dengan masa pengembalian modal 3 hingga 8 tahun," jelas Bambang.
Selain menawarkan proyek hilirisasi, BI dan Pemprov Sumsel memperkenalkan program Sumsel Health Tourism yang berpusat di RSUD Siti Fatimah.
Program tersebut mengintegrasikan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau Medical Check-Up (MCU), dengan paket wisata daerah melalui kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sumsel.
Dalam forum yang sama, BI turut menyampaikan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumsel. Berdasarkan laporan tersebut, inflasi tahunan Sumsel pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Penyaluran kredit pada triwulan III 2026 tumbuh 13,11 persen secara tahunan, terutama ditopang kredit modal kerja dan investasi. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) dilaporkan berada di bawah 5 persen, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 4,28 persen secara tahunan.
Dari sisi digitalisasi, akumulasi nilai transaksi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencapai Rp2,37 triliun atau tumbuh 15,11 persen secara tahunan.
" transaksi nontunai digital menguat signifikan dengan akumulasi nominal QRIS mencapai Rp2,37 triliun (tumbuh 15,11 persen yoy). Seluruh (18) Pemerintah Daerah di Sumsel pun telah 100 persen masuk dalam kategori Pemda Digital, " Jelasnya.
Melalui Sriwijaya Economic Forum 2026, Pemprov Sumsel dan BI berharap penguatan investasi dan hilirisasi dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas daerah, serta mendukung ketahanan pangan dan energi.
