Anggota Deprov Gorontalo Dapil V Gorontalo Utara, Ridwan Monoarfa saat melaksanakan reses di Desa Bohusami, Kecamatan Gentuma. (foto PPID)
Gorontalo Utara, InfoPublik - Sejumlah warga Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, meminta untuk mendapatkan bantuan karena keterbatasan modal usaha.
Permintaan itu disampaikan melalui program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo agar pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Hal itu disampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Gorontalo Utara, Ridwan Monoarfa saat melaksanakan reses di Desa Bohusami, Kecamatan Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (2/11/2026).
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Dewi Dungohi, serta didampingi Kepala Desa Bohusami, Ice Laleno. Pertemuan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang masih dihadapi di wilayah Gentuma Raya.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat adalah keterbatasan akses air bersih, terutama saat memasuki musim kemarau. Menanggapi keluhan tersebut, Ridwan Monoarfa bersama sejumlah anggota DPRD Dapil V berupaya membantu masyarakat dengan melakukan pendistribusian air bersih.
Ridwan mengatakan bahwa kebutuhan air bersih merupakan persoalan mendasar yang harus mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi kesulitan air tanpa adanya langkah penanganan.
Selain persoalan air bersih, masyarakat juga menyampaikan kondisi ekonomi keluarga yang semakin sulit ketika musim kemarau tiba. Bahkan, sebagian warga harus mengandalkan makanan sederhana seperti bitule atau ubi parut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menyikapi kondisi tersebut, Ridwan Monoarfa menyampaikan harapannya untuk turun langsung ke pasar-pasar tradisional yang berada di wilayah Desa Bohusami dan sekitarnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi masyarakat, aktivitas perdagangan, serta kebutuhan para pelaku usaha kecil.
Tidak hanya itu, masyarakat turut mengusulkan bantuan untuk rumah ibadah. Masjid yang berada di Desa Pasalae dan Desa Ketapang, Kecamatan Gentuma, diharapkan dapat memperoleh perhatian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Sementara itu, Kader Dino turut menyampaikan aspirasi terkait pembangunan jalan lingkar kecamatan yang berada di Desa Bohusami. Kondisi jalan tersebut dinilai membutuhkan penanganan karena menjadi becek dan sulit dilalui ketika musim hujan tiba.
Ia juga menyoroti persoalan bantuan bibit dari pemerintah yang menurutnya belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan evaluasi agar bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penerima.
Kepala Desa Bohusami, Ice Laleno, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan kebutuhan masyarakat nelayan, khususnya bantuan CoolBox atau kotak pendingin ikan.
Menurutnya, masyarakat Desa Bohusami yang sebagian beraktivitas sebagai nelayan dan menjajakan hasil tangkapan ikan ke pasar masih mengalami kendala dalam menjaga kesegaran ikan karena belum memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai.
Bantuan CoolBox dinilai dapat membantu nelayan mempertahankan kualitas ikan, mengurangi risiko kerugian akibat ikan cepat rusak, serta mendukung peningkatan pendapatan masyarakat.
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat Gentuma Raya yang tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar, ketahanan ekonomi keluarga, pemberdayaan UMKM, pertanian, perikanan, dan fasilitas keagamaan.
Melalui kegiatan reses ini, Ridwan Monoarfa diharapkan dapat membawa seluruh aspirasi masyarakat Desa Bohusami dan wilayah Gentuma Raya ke dalam pembahasan serta koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai kewenangan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.
Reses tersebut menjadi momentum untuk memastikan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa dapat tersampaikan kepada lembaga legislatif, sekaligus menjadi bahan perjuangan dalam mendorong program pembangunan yang lebih tepat sasaran. (mcgoorntaloprov/ppid)
