Pemprov Sumbar Siap Bantu KAI Sosialisasikan Penertiban Bangunan di Jalur Kereta Api

Sumbar, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) siap mendukung PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam menyosialisasikan rencana penertiban dan pengosongan lahan di sepanjang jalur kereta api. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperlancar rencana reaktivasi jalur kereta api di Sumbar.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mengatakan dukungan pemerintah daerah diperlukan agar masyarakat memahami tujuan dan tahapan reaktivasi, termasuk penataan bangunan yang berada di sekitar jalur kereta api.

“Prinsipnya, Pemprov Sumbar siap mendukung KAI dalam sosialisasi. Terkait teknis pelaksanaannya nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak KAI,” tegas Vasko di Padang, Senin (2/11/2026).

Ia meyakini masyarakat dapat menerima rencana tersebut apabila sosialisasi dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik. Menurutnya, reaktivasi jalur kereta api diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan daerah.

Dukungan tersebut disampaikan Vasko sebagai respons atas permintaan Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut membantu menyosialisasikan penertiban sekitar 6.800 bangunan yang teridentifikasi berpotensi mengganggu ruang bebas jalur kereta api di Sumbar.

Permintaan itu disampaikan Bobby saat pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumbar di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (27/10/2026). Ia menjelaskan, keberadaan bangunan di atas lahan milik KAI menjadi salah satu tantangan dalam mengaktifkan kembali jalur kereta api, selain kondisi geografis Sumbar yang berbukit dan potensi bencana alam.

“Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada lagi bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api,” ujar Bobby.

Bobby menjelaskan, jalur kereta api membutuhkan ruang bebas masing-masing enam meter di sisi kanan dan kiri rel atau total 12 meter. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat sekitar 6.800 bangunan yang berpotensi mengganggu pemenuhan ruang bebas tersebut.

Reaktivasi jalur kereta api di Sumbar direncanakan berlangsung secara bertahap. Tahap awal difokuskan pada jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.

Selanjutnya, reaktivasi direncanakan berlanjut pada jalur menuju Solok dan Sawahlunto. Pengembangan berikutnya mencakup rencana konektivitas Padang Panjang dengan Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Limbanang di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbatasan dengan Provinsi Riau.

Pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumbar di Stasiun Kayu Tanam turut dihadiri Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Donny Oskaria, Pelaksana Tugas Direktur Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Rosita, serta sejumlah pejabat pusat dan daerah.