Bupati Batang M. Faiz Kurniawan (kedua kiri), melakukan kunjungan warga saat Sambang di Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jumat (30/10/2026). Foto : MC Kab.Batang, Jateng/Roza
Batang, InfoPublik – Bupati Batang M. Faiz Kurniawan bersama Wakil Bupati Batang Suyono menggelar kegiatan Sambang Desa di Balai Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jumat (30/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi dan mengetahui kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
Salah satu warga Desa Candirejo, Patriyah (53) menyampaikan, usulan perbaikan jalan desa serta bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Menurutnya, masih terdapat sejumlah rumah warga yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, usulan pembangunan akan menjadi bahan pembahasan dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Pembangunan infrastruktur desa dapat dilakukan melalui berbagai skema, baik menggunakan APBDes maupun dukungan program dari pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
“Penganggaran 2027 nanti bisa kita lihat lagi. Kalau tidak bisa dalam bentuk bantuan uang, yang penting kita pahami dulu kebutuhan dan skemanya. Pembangunan jalan desa juga bisa melalui DPUPR, tergantung kondisi dan kebutuhan jalan yang akan dibangun,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Faiz juga menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk memperluas pemasangan lampu penerangan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Batang. Pemkab Batang merencanakan pemasangan sekitar 9.100 titik lampu penerangan jalan yang ditargetkan mulai berjalan pada Desember 2026 dan berlanjut pada 2027.
“Selain jumlah tersebut, pemerintah daerah juga menyiapkan sekitar 4.000 lampu tambahan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan penerangan di sejumlah wilayah. Tolong untuk Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat melakukan pemetaan lokasi yang membutuhkan penerangan jalan, terutama titik-titik yang dianggap rawan atau masih minim fasilitas lampu,” tegasnya.
Kami bersama Pak Wakil Bupati sudah memiliki program. Insyaallah mulai Desember nanti akan dipasang sekitar 9.100 lampu se-Kabupaten Batang. Ia meminta masyarakat menyampaikan titik lokasi yang membutuhkan penerangan melalui kepala desa agar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Menurut Faiz, apabila kebutuhan lampu di suatu desa belum terpenuhi melalui alokasi awal, pemerintah desa dapat berkoordinasi untuk memanfaatkan lampu cadangan yang telah disiapkan.
“Dengan skema tersebut, pemerintah berharap kebutuhan penerangan jalan dapat dipenuhi secara bertahap melalui kerja sama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Selain membahas pembangunan infrastruktur, keterbatasan anggaran desa setelah adanya penyesuaian alokasi dana desa. Sejumlah desa yang sebelumnya menerima anggaran hingga sekitar Rp900 juta kini mengalami penurunan menjadi sekitar Rp300 juta,” terangnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi dengan pola pembangunan yang lebih efektif, salah satunya dengan memaksimalkan potensi material dan tenaga masyarakat setempat. Faiz juga mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran yang tersedia guna memenuhi kebutuhan material pembangunan, sementara pengerjaannya dapat melibatkan masyarakat melalui semangat gotong royong.
“Dengan dana yang terbatas, uang yang ada bisa dimaksimalkan untuk membeli material. Sementara tenaga bisa memanfaatkan gotong royong masyarakat,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, pembangunan jalan lingkungan atau fasilitas umum dapat dilakukan bersama-sama dengan melibatkan warga. Dengan demikian, anggaran yang terbatas tetap dapat memberikan manfaat lebih luas. Faiz juga mengajak kepala desa untuk menggerakkan kembali budaya gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat pedesaan.
“Pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat agar hasilnya dapat dirawat dan dimanfaatkan bersama. Melalui kegiatan Sambang Desa, Pemkab Batang berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin terbuka. Aspirasi yang disampaikan warga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga program pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Roza/Jumadi)
