Padang, InfoPublik – Pemerintah Kota Padang membidik dukungan anggaran pemerintah pusat melalui APBN 2027 untuk memperkuat sektor perikanan dan ketahanan pangan. Sejumlah program strategis diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mulai dari revitalisasi sentra pengolahan ikan hingga pengembangan budi daya yang terhubung dengan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Upaya tersebut dilakukan Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang melalui kunjungan kerja ke KKP di Jakarta pada 13–16 Oktober 2026. Langkah jemput bola ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Padang Fadly Amran agar perangkat daerah aktif mencari dukungan pendanaan pusat di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, bersama tim memaparkan usulan program kepada jajaran pejabat KKP. Sejumlah agenda yang diajukan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan, memperkuat kawasan nelayan, serta memperluas peluang usaha bagi nelayan dan pembudi daya ikan lokal.

Program prioritas yang diusulkan meliputi revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau, penerapan Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), pengembangan minapadi, serta budi daya rumput laut dan ikan kerapu.

Salah satu usulan yang mendapat respons positif dari KKP adalah revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo. Program ini diusulkan menjadi prioritas dalam alokasi APBN 2027 untuk meningkatkan mutu pengolahan hasil perikanan dan memperkuat orientasi ekspor.

Penguatan fasilitas pengolahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, memperbesar nilai tambah hasil tangkapan, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha perikanan di Kota Padang.

Selain itu, Pemko Padang mengusulkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau. KKP menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung lokasi tersebut sebagai bagian dari penjajakan pengembangan kawasan.

Rencana pengembangan Batang Arau diarahkan agar terintegrasi dengan potensi wisata bahari dan kawasan Kota Tua, sekaligus mendukung jejaring Kota Gastronomi UNESCO. Integrasi ini diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi kawasan, tidak hanya bagi nelayan, tetapi juga bagi pelaku usaha wisata dan kuliner.

Pada sektor budi daya, Pemko Padang mengusulkan pengembangan Mini RAS dan minapadi untuk memperkuat produksi ikan lokal sekaligus mendukung kebutuhan pangan bergizi. Kedua program tersebut dirancang agar dapat terhubung dengan rantai pasok MBG melalui kemitraan antara pembudi daya ikan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami mendorong agar program Mini RAS dan minapadi terhubung dengan Makan Bergizi Gratis. Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” jelas Muhammad Dwi Richie.

Skema kemitraan tersebut berpotensi memberikan kepastian pasar bagi pembudi daya lokal sekaligus memperkuat pasokan pangan untuk kebutuhan layanan pemenuhan gizi. Dengan penyerapan hasil panen yang lebih terencana, kegiatan budi daya diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat.

Usulan lainnya mencakup pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu sebagai upaya memperluas komoditas unggulan perikanan Kota Padang.

Pemko Padang berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membuka peluang realisasi program-program prioritas melalui APBN 2027. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat infrastruktur pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan daya saing produk lokal.

“Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” pungkas Muhammad Dwi Richie.

Melalui penguatan fasilitas, pengembangan budi daya, dan kemitraan pasar, Pemko Padang berupaya menjadikan sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Realisasi program tersebut selanjutnya bergantung pada proses penilaian, penetapan prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah pusat.

(Mdn)

~ 📤 by Ju