Kota Gorontalo, InfoPublik – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan mengambil langkah konkret dalam penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) malaria di Provinsi Gorontalo.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan KLB Malaria di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Kamis (15/10/2026).

Wagub mengatakan, kasus malaria di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 1.579 kasus pada 2024, meningkat menjadi 2.314 kasus pada 2025, dan mencapai 6.299 kasus hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, tercatat 18 kematian.

Peningkatan kasus ini menjadi perhatian serius, terutama di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo. Salah satu faktor yang perlu diwaspadai adalah aktivitas pertambangan yang berpotensi menciptakan genangan air sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab malaria.

Menurut wagub, risiko penularan tidak hanya mengancam para pekerja tambang, tetapi juga masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka. Pekerja yang terinfeksi dapat kembali ke rumah dan berpotensi memperluas rantai penularan apabila tidak disertai upaya pencegahan dan penanganan yang tepat.

“Penularan malaria ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ketika pekerja tambang berisiko terinfeksi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja itu sendiri, tetapi juga dapat meluas ke keluarga dan masyarakat. Karena itu, mata rantai penularan ini harus kita putus bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan, malaria bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga dapat berdampak pada produktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kualitas hidup. Terlebih, adanya kasus kematian menunjukkan bahwa penanggulangan malaria membutuhkan perhatian dan tindakan serius dari seluruh pihak.

“Kita tidak boleh memandang situasi ini sebelah mata. Penetapan KLB harus direspons dengan langkah yang cepat, terpadu, dan terukur. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus memperkuat koordinasi lintas sektor agar upaya pencegahan dan penanganan malaria berjalan efektif,” katanya.

Idah juga meminta perwakilan pemerintah kabupaten yang hadir agar menyampaikan hasil rapat kepada kepala daerah dan organisasi perangkat daerah terkait. Dengan demikian, kesepakatan dalam rapat dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata sesuai kebutuhan dan kondisi di masing-masing wilayah.

Ia berharap, koordinasi lintas sektor itu dapat memperkuat upaya pencegahan, mulai dari pengendalian lingkungan berisiko, peningkatan kewaspadaan masyarakat, hingga penanganan kasus secara tepat.

Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menekan penyebaran malaria, khususnya di wilayah dengan angka kasus tinggi.

“Target kita adalah mewujudkan Gorontalo bebas malaria atau Zero Malaria pada 2030. Waktu yang kita miliki tidak panjang, sehingga kita harus bekerja lebih keras, memperkuat kolaborasi, dan memastikan seluruh langkah penanggulangan berjalan secara berkelanjutan,” katanya. (mcgorontaloprov/echin)