Banda Aceh, InfoPublik — Penguatan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Aceh dan masyarakat menghadapi potensi bencana. Hal tersebut menjadi salah satu fokus audiensi Pemerintah Aceh bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Ruang Kerja Sekda Aceh, Senin (28/9/2026).

Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menerima jajaran BMKG dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi penyediaan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan guna mendukung kesiapsiagaan Pemerintah Aceh dan masyarakat.

Dalam arahannya, Taufik mengatakan kolaborasi dengan BMKG perlu terus diperkuat agar informasi mengenai perkembangan cuaca dan potensi bencana dapat menjadi dasar dalam melakukan langkah antisipasi. Informasi tersebut, menurutnya, sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan bencana, khususnya bencana hidrometeorologi.

“Informasi seperti ini sangat penting, terutama bagi masyarakat. Kami juga terus memberikan informasi kesiapsiagaan kepada kabupaten/kota karena ini merupakan bagian dari tugas kita. Untuk itu, kami membutuhkan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait,” ujar Taufik.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda sekaligus Koordinator UPT BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmanyancu, menyampaikan perkembangan kondisi cuaca Aceh ke depan, termasuk potensi memasuki musim hujan.

Cucu juga mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh yang telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan untuk tiga bulan ke depan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi.

Penguatan kesiapsiagaan juga didukung sejumlah program BMKG dalam sistem pengamatan kebencanaan di Aceh. Di antaranya peresmian High Frequency (HF) Radar untuk mengamati tinggi gelombang, arus, angin, dan potensi tsunami di Selat Sabang, serta pembangunan radar cuaca dan peralatan pendukung lainnya yang menjadi bagian dari program prioritas nasional dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2025.

Selain penguatan sistem pengamatan, BMKG juga merencanakan pelaksanaan Sekolah Lapang Gabungan di lima lokasi. Program tersebut meliputi Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), Sekolah Lapang Iklim (SLI), serta Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG).

Program Sekolah Lapang Gabungan tersebut diharapkan turut memperkuat pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana yang berkaitan dengan cuaca, iklim, gempabumi, dan tsunami.

Sinergi Pemerintah Aceh dan BMKG melalui penyediaan informasi, penguatan sistem pengamatan, serta edukasi masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan yang lebih baik. Dengan informasi yang dapat menjadi dasar langkah antisipasi, masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan semakin siap menghadapi potensi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi.