Kota Gorontalo, InfoPublik  - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong para pengajar Sekolah Rakyat di Provinsi Gorontalo menjadi pelopor edukasi kebencanaan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

Dorongan tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (PDMB) bagi Sekolah Rakyat yang dilaksanakan selama lima hari, mulai 5 hingga 9 Oktober 2026, di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PKSDM) Provinsi Gorontalo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.

Ketua Tim (Katim) Penyelenggaraan PDMB Sekolah Rakyat Pusdiklat BNPB, Joko Sri Wismoko, mengatakan pelatihan itu bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai manajemen bencana kepada para pengajar.

Menurutnya, pengetahuan tersebut penting agar para pengajar mampu memahami risiko bencana sekaligus memiliki kemampuan dasar untuk menyelamatkan diri dan membantu orang lain ketika terjadi bencana.

“Tujuannya apa untuk pengenalan bagi para pengajar, baik pengenalan dasar-dasar mengenai manajemen bencana,” ujar Joko. Selasa (5/10/2026).

"Fungsinya supaya agar masyarakat mengerti tentang bencana. Tentang bagaimana mereka bisa menyelamatkan minimal dirinya sendiri dan bisa maksimal bisa menolong masyarakat yang lain," sambungnya.

Joko mengatakan untuk Provinsi Gorontalo, Sekolah Rakyat saat ini baru terdapat di Kabupaten Boalemo. Meskipun pelatihan tidak dilaksanakan langsung di Sekolah Rakyat, kegiatan dipusatkan di PKSDM Provinsi Gorontalo.

Pelaksanaan pelatihan melibatkan narasumber dari berbagai instansi, di antaranya BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta personel atau ASN BPBD Provinsi Gorontalo yang telah mengikuti pelatihan khusus kebencanaan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, menilai penguatan kapasitas pengajar merupakan langkah penting dalam membangun budaya sadar dan tanggap bencana di lingkungan sekolah.

Menurut Rusli, pengajar memiliki posisi strategis karena dapat meneruskan pengetahuan kebencanaan kepada peserta didik. Edukasi yang diberikan sejak dini diharapkan dapat membentuk karakter generasi yang lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana.

“Edukasi kebencanaan tidak hanya tentang bagaimana menghadapi bencana ketika terjadi, tetapi juga bagaimana membangun kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana sejak dini,” ujar Rusli.

Ia mengatakan, sinergi antara BNPB, BPBD, kementerian terkait, serta tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pengurangan risiko bencana di daerah.

Melalui pelatihan tersebut, para pengajar diharapkan tidak hanya mampu melindungi diri dan peserta didik ketika menghadapi situasi darurat, tetapi juga dapat menjadi pelopor edukasi kebencanaan di sekolah maupun lingkungan masyarakat.

“Semakin banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar kebencanaan, semakin kuat pula kesiapsiagaan kita dalam menghadapi risiko bencana,” tambah Rusli. (mcgorontaloprov/ppid)