Pekanbaru, InfoPublik — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menyinergikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan penyediaan akses listrik dan pengurusan sertifikat tanah bagi penerima yang memenuhi ketentuan.

Sinergi tersebut dilakukan agar program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik hunian, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan kepastian hukum atas tanah.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan Pemprov Riau akan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk rumah penerima BSPS yang belum memiliki akses listrik serta dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikasi tanah.

“Untuk meringankan beban masyarakat, kami menyinergikan program ini dengan PLN untuk memastikan pemasangan listrik, serta dengan BPN untuk penerbitan sertifikat tanah secara gratis. Sehingga, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (23/9/2026).

Pemprov Riau bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatra III saat ini terus memperkuat pelaksanaan BSPS melalui koordinasi lintas sektor.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Zulfahmi, mengatakan kolaborasi dilakukan untuk memperluas manfaat program perumahan kepada masyarakat.

“Bapak Gubernur menaruh perhatian yang sangat besar terhadap program perumahan ini. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau terus mengedepankan kolaborasi lintas sektor,” terang Zulfahmi.

Menurutnya, rumah penerima BSPS yang belum teraliri listrik akan didata untuk kemudian dikoordinasikan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau bersama PLN.

“Kami menyandingkan program ini untuk rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kami akan berkoordinasi dengan pihak PLN untuk membantu menyambungkan aliran listrik ke rumah-rumah warga penerima bantuan,” jelasnya.

Selain listrik, Pemprov Riau juga akan berkoordinasi dengan BPN untuk membantu proses penerbitan sertifikat tanah bagi rumah penerima bantuan yang memenuhi persyaratan.

Zulfahmi mengatakan pertemuan dengan BPN direncanakan pada pekan berikutnya untuk membahas mekanisme tersebut.

“Minggu depan, kami akan mengundang pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar lahan rumah-rumah yang telah diperbaiki tersebut bisa sekaligus dibantu penerbitan sertifikatnya. Dengan memiliki rumah yang layak, teraliri listrik, dan bersertifikat sah bisa sangat berguna bagi masyarakat,” pungkas Zulfahmi.