Kuota BBM Nelayan Demak Terbatas, Dinlutkan Ajukan Tambahan ke Pemerintah Pusat

Demak, InfoPublik  - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak (Dinlutkan) menyebut, persoalan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan saat ini bukan karena kekurangan solar, melainkan terbatasnya kuota yang diterima daerah.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mengatur penggunaan kuota yang tersedia agar kebutuhan nelayan tetap tercukupi hingga akhir tahun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinlutkan Kabupaten Demak, Arief Sudaryanto, mengatakan kuota BBM yang diterima saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pengajuan pemerintah daerah. Dinlutkan Demak pun telah mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada kepastian terkait persetujuan tambahan tersebut.

“BBM kita, kuota BBM kita ini kan terbatas. Sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda. Kita sudah mengajukan tambahan, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda disetujui atau tidak,” kata Arief. Rabu, (16/9/2026).

Karena itu, Dinlutkan Demak saat ini melakukan penghitungan ulang terhadap kuota yang masih tersedia. Langkah tersebut dilakukan agar BBM yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencukupi kebutuhan nelayan sampai akhir tahun.

“Kami benar-benar harus manfaatkan, optimalkan sisa BBM, sisa kuota BBM di tahun ini,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengatur durasi penggunaan BBM untuk aktivitas melaut. Berdasarkan perhitungan Dinlutkan, durasi melaut selama delapan jam masih dinilai cukup bagi nelayan untuk menjalankan aktivitasnya.

“Kami sudah perhitungkan sebenarnya nelayan itu masih bisa melakukan pekerjaannya menjadi nelayan dengan delapan jam itu cukup,” jelasnya.

Namun, Arief mengakui, apabila tidak ada tambahan kuota, ketersediaan BBM yang ada perlu benar-benar diatur agar tidak habis sebelum akhir tahun.

“Kuota yang sudah diberikan itu sudah berkurang. Jadi perhitungan kami tidak cukup kalau misalnya tidak ada tambahan kuota,” katanya.

Meski demikian, Arief menegaskan kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan Demak mengalami kekurangan solar. Menurutnya, persoalan utamanya terletak pada kuota yang diajukan daerah yang belum seluruhnya dipenuhi.

“Kalau kurang sih enggak. Insya Allah enggak. Karena sebenarnya pengajuan kita memang tidak dipenuhi semua kuotanya. Tapi kalau kita perhitungan cukup,” ujarnya.

Nelayan Minta Durasi Melaut Kembali 12 Jam

Di tengah upaya pemerintah mengatur keterbatasan kuota tersebut, kebijakan pengurangan durasi melaut menjadi perhatian dari kalangan nelayan.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Demak, Safi’i, mengatakan, pengurangan durasi melaut dari sebelumnya 12 jam menjadi delapan jam dinilai berdampak terhadap ruang nelayan dalam memenuhi kebutuhan BBM.

Menurutnya, kebutuhan solar nelayan tidak selalu sama setiap harinya. Karena itu, ia berharap durasi melaut dapat kembali diberlakukan selama 12 jam.

“Kami berharap, bisa menjadi 12 jam kembali. Karena mohon maaf, kebutuhan nelayan itu memang tidak tentu. Tapi paling tidak, kalau kembali ke 12 jam, kita masih ada kemungkinan untuk nelayan lebih lama,” kata Safi’i.

Dirinya menyebut, kebijakan tersebut mulai diterapkan pada September 2026. Selain durasi melaut yang berkurang, jumlah BBM yang dapat diperoleh nelayan juga disebut mengalami pengurangan, dari sebelumnya tiga jeriken menjadi dua jeriken.

“Dulunya 12 jam, sekarang jadi delapan jam. Yang dulunya dapat tiga jeriken, sekarang dua jeriken, sedangkan kebutuhan nelayan itu lebih dari dua jeriken,” ujarnya.

Persoalan kebutuhan BBM tersebut juga berkaitan dengan mekanisme distribusi solar kepada nelayan. Safi’i menjelaskan, selama ini terdapat pelangsir atau bakul yang membantu nelayan mendapatkan BBM.

Menurutnya, keberadaan pelangsir tersebut telah mendapat kepercayaan dari paguyuban nelayan dan menjalankan perannya berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

“Pelangsir itu sebenarnya sudah mendapat izin dari paguyuban-paguyuban. Mereka menaungi paguyuban dengan izin dan musyawarah mufakat dari paguyuban itu sendiri,” jelasnya.

Hal senada disampaikan salah satu pelangsir, Parjo. Ia mengatakan para pelangsir bekerja berdasarkan kepercayaan dari paguyuban nelayan untuk membantu memenuhi kebutuhan solar.

“Pelangsir ini sebenarnya kepercayaan dari paguyuban untuk membantu membelikan solar, sebagai mitra nelayan,” kata Parjo.

Dengan kondisi kuota yang masih terbatas, Dinlutkan Kabupaten Demak masih menunggu kepastian tambahan kuota dari pemerintah pusat. Sementara itu, nelayan berharap pengaturan BBM dapat tetap memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk menjalankan aktivitas melaut dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Red-kmf/apj/eyv)