Bupati Belu, Willybrodus Lay memberikan sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Belu, Jumat (11/9/2026).
Atambua, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mendorong perubahan pola pelayanan informasi publik dari yang semula pasif menjadi lebih proaktif. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap perangkat daerah diminta aktif mengelola dan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Bupati Belu Willybrodus Lay menegaskan, pemerintah tidak boleh lagi bekerja dengan pola lama yang hanya memberikan informasi setelah ada permohonan dari masyarakat. PPID Utama dan PPID Pelaksana harus memastikan data publik dikelola secara baik, termasuk menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara cermat.
“Kita tidak boleh lagi bekerja dengan pola lama yang pasif menunggu permohonan informasi. PPID Utama dan PPID Pelaksana harus proaktif mengelola data publik, serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara cermat,” tegas Bupati Belu saat membuka Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan Standar Layanan Informasi Publik di Aula Lantai Satu Kantor Bupati Belu, Jumat (11/9/2026).
Menurut Willy, kebutuhan terhadap layanan informasi semakin besar seiring pesatnya transformasi digital. Karena itu, perangkat daerah perlu memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pelayanan sekaligus mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat.
Penguatan keterbukaan informasi, lanjutnya, juga perlu disertai mekanisme pengaduan yang memberikan ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, Bupati Belu mewacanakan pembentukan Komisi Informasi tingkat kabupaten sebagai lembaga independen yang dapat menjadi salah satu wadah masyarakat menyampaikan keberatan atau pengaduan terkait persoalan informasi publik.
“Komisi ini bersifat independen, bisa diisi oleh perwakilan masyarakat maupun pensiunan ASN. Kehadiran lembaga ini juga penting untuk mengawal tata kelola pemerintahan hingga ke tingkat desa,” ujar Willy.
Ia mencontohkan persoalan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sebagai salah satu isu yang membutuhkan saluran pengaduan resmi. Dengan adanya mekanisme yang jelas, masyarakat diharapkan tidak perlu menyampaikan keluhan melalui akun anonim atau akun palsu di media sosial.
Selain keterbukaan informasi, Bupati meminta para camat proaktif memberikan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada perangkat desa. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya pencegahan agar pemerintah desa tidak menghadapi kendala saat memasuki masa tutup buku akhir tahun anggaran.
Sebagai daerah perbatasan negara dan teras depan Republik Indonesia, Willy menilai Kabupaten Belu perlu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berkualitas. Keterbukaan informasi menjadi salah satu bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan Standar Layanan Informasi Publik digelar untuk memastikan badan publik di lingkungan Pemkab Belu memahami dan menerapkan standar layanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Bidang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Wandelina Muti Roman mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur dan admin PPID mengenai standar layanan informasi, sekaligus melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya di masing-masing perangkat daerah.
Kegiatan menghadirkan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Germanus Attawuwur sebagai narasumber dengan materi “Bersinergi Wujudkan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Publik”. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama para PPID Pelaksana dari perangkat daerah serta perwakilan kecamatan.
