Kunjungi Kalbar, Wapres Gibran Tekankan Jaminan Layanan Dasar bagi Masyarakat Terdampak Kabut Asap
Kubu Raya, InfoPublik – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman titik api semata.
Menurutnya, penanganan Karhutla harus diikuti dengan perhatian serius terhadap masyarakat yang terdampak, mulai dari jaminan kesehatan, keberlangsungan pelayanan pendidikan, hingga distribusi kebutuhan dan logistik bagi warga yang terdampak kabut asap.
Penegasan tersebut disampaikan Wapres Gibran saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk memimpin Rapat Koordinasi Terbatas sekaligus meninjau langsung penanganan Karhutla, Kamis (10/9/2026).
"Kita harus pastikan pemadaman berjalan efektif, personel aman, dan masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan dasar," tegas Wapres di hadapan para pemangku kebijakan.
Wapres menjelaskan bahwa dampak Karhutla tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh hak-hak dasar masyarakat. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah berpotensi mengganggu kesehatan warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan yang mudah terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Selain itu, aktivitas belajar-mengajar di sekolah juga dapat terganggu, sementara distribusi kebutuhan pokok dan logistik bisa terhambat.
Karena itu, Wapres meminta agar pemerintah pusat dan daerah memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai, termasuk distribusi masker, vitamin, dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelangsungan pendidikan, misalnya dengan mengaktifkan pembelajaran jarak jauh atau menyesuaikan jadwal sekolah jika kondisi udara membahayakan.
"Jaminan kesehatan, keberlangsungan pelayanan pendidikan, serta distribusi kebutuhan dan logistik bagi masyarakat terdampak kabut asap harus tetap dipastikan," ujarnya.
Setibanya di Kalimantan Barat, Wapres terlebih dahulu menerima paparan mengenai kondisi terkini dan strategi penanganan Karhutla di Posko Lanud Supadio. Paparan disampaikan oleh pemangku kebijakan pusat dan daerah sebagai bahan evaluasi serta penguatan langkah penanganan, termasuk operasi pemadaman darat dan udara yang terus dilakukan di sejumlah wilayah Kalbar.
Usai menerima paparan, Wapres bersama rombongan terbatas meninjau langsung proses penanganan Karhutla di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menekankan pentingnya strategi pemadaman yang terukur, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Selain efektivitas penanganan, keselamatan personel yang bertugas menjadi perhatian utama.
Kunjungan Wakil Presiden ini menjadi bentuk perhatian dan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan penanganan Karhutla di Kalimantan Barat berjalan secara terpadu dan efektif. Berbagai unsur dikerahkan dalam operasi penanganan, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, hingga unsur terkait lainnya.
Di bawah arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi serta mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam upaya mempercepat penanganan Karhutla, baik melalui pemadaman di lapangan maupun langkah pencegahan dan mitigasi.
Kunjungan kerja Wakil Presiden ke Kalimantan Barat diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh unsur terkait dalam penanganan Karhutla.
Kehadiran Wapres juga menjadi dukungan bagi para petugas yang terus bekerja di lapangan sekaligus memastikan penanganan kondisi darurat Karhutla berjalan optimal, dengan tetap mengedepankan perlindungan bagi masyarakat terdampak.(Rfa)
