Guna memperkuat akurasi data pertanahan dan mengamankan aset daerah, Pemkab Parigi Moutong mematangkan kesiapan KKN Tematik Pertanahan hasil kolaborasi bersinergi dengan perguruan tinggi, KPK RI, dan Kementerian ATR/BPN.
PARIGI MOUTONG, InfoPublik – Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, memimpin Rapat Koordinasi Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan di Ruang Rapat Sekda, Rabu (9/9/2026).
Rakor ini digelar untuk membahas langkah teknis dan pematangan kesiapan pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan sebagai bagian dari transformasi pelayanan pertanahan dan tata ruang di Parigi Moutong.
Sekda menekankan pentingnya pelaksanaan program yang terarah melalui pembagian tugas, pemetaan target, serta penyusunan jadwal kerja yang terukur.
Penguatan data pertanahan menjadi prioritas utama melalui kegiatan pemetaan, pendataan, dan pengukuran langsung di lapangan.
"Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam mendukung penataan wilayah, mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah masyarakat, serta memperkuat pengamanan aset tanah milik Pemerintah Daerah," tegas Zulfinasran.
Guna mengoptimalkan pengumpulan data lapangan, Pemkab Parigi Moutong mendorong keterlibatan akademisi dan mahasiswa melalui skema KKN Tematik Pertanahan.
Saat ini, Pemkab sedang memfinalisasi landasan hukum kerja sama tersebut melalui penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama perguruan tinggi mitra.
Pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan ini merupakan bagian dari sembilan program kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, KPK RI, dan Kementerian ATR/BPN.
Sembilan fokus utama program tersebut meliputi Integrasi LP2B/KP2B dengan Rencana Tata Ruang, Optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Daerah.
Kemudian, terdapat Percepatan Pendaftaran Tanah, Integrasi NIB-NOP untuk optimalisasi PAD, Pengembangan dan Pemanfaatan Nilai Zona Tanah (ZNT), Percepatan RDTR Terintegrasi dalam Sistem OSS.
Termasuk juga, Integrasi Layanan Pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan KKN Tematik Pertanahan.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi dan melakukan rekonsiliasi data lintas sektoral agar seluruh rangkaian program pertanahan ini berjalan terpadu dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik serta penataan daerah. (MC Parigi Moutong / Riska Aprilia / Ard)
