DPRD Riau Desak Tertibkan Truk Overtonase Galian C dan Sawit di Kampar
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Komisi III DPRD Provinsi Riau mendesak penertiban truk pengangkut material galian C dan kelapa sawit yang melebihi kapasitas di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, karena dinilai turut menyebabkan kerusakan jalan.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, mengatakan pihaknya menerima keluhan masyarakat mengenai kendaraan bertonase berat yang melintas melebihi daya dukung jalan.
"Jalan hanya mampu 15 atau 16 ton, sekarang dipakai tronton dengan muatan hampir 30 sampai 40 ton. Jalannya akhirnya hancur. Ini yang dituntut masyarakat," tegas Edi, pada Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, kapasitas kendaraan yang melintas perlu menjadi perhatian karena beban angkutan yang berlebihan berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Komisi III DPRD Riau juga meminta evaluasi terhadap perizinan perusahaan yang membiarkan kendaraan pengangkut beroperasi dengan muatan melebihi ketentuan.
Selain perusahaan berizin, dewan turut menyoroti dugaan aktivitas tambang galian C tanpa izin pada lahan seluas sekitar 1,5 hektare.
Komisi III berencana melakukan peninjauan lapangan untuk mencocokkan dokumen perizinan dengan aktivitas pertambangan yang berlangsung.
"Kalau memang mau melanjutkan usaha, urus izinnya. Kalau tidak, tutup. Kalau mau hidup, harus ada izin. Kalau tidak ada izin, otomatis aktivitasnya tidak bisa dilanjutkan," ujar Edi.
Sorotan juga diarahkan kepada angkutan perusahaan kelapa sawit yang menggunakan jalan publik. Menurut Komisi III, aktivitas logistik perusahaan tidak boleh mengakibatkan kerusakan fasilitas jalan yang dibiayai pemerintah daerah.
Selain persoalan muatan dan perizinan, Komisi III DPRD Riau meminta transparansi pembayaran pajak dari pelaku usaha tambang galian C.
Dalam peninjauan lapangan, dewan akan meminta dokumen pembayaran untuk memastikan kewajiban pajak telah dipenuhi.
"Katanya sudah bayar pajak. Besok waktu kita turun, kita minta dokumennya. Mana pajak yang sudah dibayarkan," kata Edi.
Komisi III juga menyoroti kewajiban reklamasi pascatambang. Pelaku usaha diminta memenuhi ketentuan terkait jaminan reklamasi agar area bekas kegiatan pertambangan dipulihkan dan tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.
Penertiban tersebut diharapkan mencakup pengawasan muatan kendaraan, pemeriksaan izin usaha, kepatuhan pembayaran pajak, hingga pemenuhan kewajiban reklamasi oleh pelaku usaha.
