Kuala Selat Ditata Terpadu, Pemecah Gelombang hingga Kampung Nelayan Disiapkan
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir mendorong pembangunan pemecah gelombang sebagai prioritas penanganan abrasi di Desa Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir. Infrastruktur tersebut akan menjadi tahap awal sebelum pembangunan tanggul dan rehabilitasi mangrove.
Penanganan kawasan pesisir juga diarahkan mencakup pembangunan dermaga, jembatan, jalan lingkungan, serta pengembangan Kampung Nelayan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Dukungan Penataan Desa Kuala Selat bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia secara virtual dari Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (8/9/2026).
Bupati Indragiri Hilir, Herman, mengatakan abrasi telah memengaruhi kondisi lingkungan sekaligus produktivitas perkebunan kelapa masyarakat di Kuala Selat.
Menurutnya, penanganan perlu dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan pembangunan pemecah gelombang agar upaya rehabilitasi mangrove dapat berjalan lebih efektif.
"Kalau kita menanam mangrove tanpa terlebih dahulu membuat pemecah gelombang, tanaman tersebut akan sulit bertahan karena gelombang masih membawa material dan merusak kawasan pesisir. Kita berharap pembangunan pemecah gelombang dapat terus dilaksanakan setiap tahun, kemudian dilanjutkan dengan tanggul dan penanaman mangrove," ujar Herman.
Selain perlindungan kawasan pesisir, Herman menyampaikan kebutuhan masyarakat terhadap dermaga dan jembatan untuk menunjang aktivitas nelayan serta mobilitas warga.
Ia juga mendorong Kuala Selat dikembangkan sebagai salah satu contoh Kampung Nelayan karena memiliki potensi perikanan yang dapat menjadi sumber pendapatan alternatif selain perkebunan kelapa.
"Kita berharap Kuala Selat dapat menjadi salah satu contoh Kampung Nelayan karena potensi perikanannya cukup besar. Masyarakat dapat mengembangkan usaha perikanan di samping berkebun kelapa sehingga sumber pendapatan mereka menjadi lebih beragam," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan kebutuhan infrastruktur dasar Kuala Selat perlu dikonsolidasikan dengan kementerian dan lembaga sesuai kewenangan serta program masing-masing.
Pemprov Riau bersama Pemkab Indragiri Hilir telah menyiapkan bahan usulan dan memetakan kementerian yang memiliki kewenangan terhadap setiap kebutuhan pembangunan.
"Kita sudah menyiapkan bahan bersama Pak Bupati dan mengidentifikasi kementerian mana yang memiliki kewenangan terhadap masing-masing usulan. Dengan konsolidasi seperti ini, kita berharap pembangunan jembatan, tanggul, dermaga, jalan lingkungan, maupun kebutuhan lainnya dapat memperoleh dukungan secara maksimal," ungkap Syahrial.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Penanganan Kuala Selat harus dilakukan secara terpadu antara infrastruktur, lingkungan, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau model ini berhasil kita terapkan secara efektif, hasilnya dapat menjadi pembelajaran dan model bagi desa-desa lain di Indragiri Hilir," tuturnya.
Syahrial mengatakan pendekatan terpadu juga memudahkan pemerintah daerah mengarahkan setiap usulan kepada kementerian atau lembaga yang memiliki program sesuai kebutuhan di lapangan.
“Seluruh usulan yang pernah disampaikan secara berjenjang akan terus kita dorong sesuai kewenangan masing-masing. Kita ingin penanganan Kuala Selat dilakukan secara terpadu, sehingga persoalan lingkungan, infrastruktur, pelayanan dasar, dan ekonomi masyarakat dapat ditangani bersama,” jelasnya.
Pemprov Riau berharap penataan Kuala Selat dapat melindungi kawasan pesisir dari abrasi sekaligus memperkuat infrastruktur dasar dan membuka sumber penghidupan yang lebih beragam bagi masyarakat.
