Green For Riau Selangkah Lebih Dekat ke ART-TREES, Dokumen Registrasi Disiapkan
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai mematangkan registrasi Green For Riau Initiative menuju The REDD+ Environmental Excellence Standard (TREES) setelah tahapan TREES Concept diselesaikan.
Tahapan berikutnya mencakup penyusunan TREES Registration Document dan penguatan sistem pemantauan yang nantinya dituangkan dalam TREES Monitoring Report.
Persiapan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam High Level Meeting Green For Riau Initiative bertema “From Readiness to Market: Indonesia's Pioneering Pathway towards High-Integrity Forest Carbon Credits” di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (7/9/2026).
Forum tersebut membahas konsolidasi berbagai elemen teknis dan kelembagaan REDD+ berbasis yurisdiksi, mulai dari Measurement, Reporting and Verification (MRV), Forest Reference Emission Level (FREL), safeguards, mekanisme pembagian manfaat, hingga nesting.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan dukungan dan otorisasi pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam proses Green For Riau menuju standar TREES.
Menurutnya, keterhubungan dengan pemerintah pusat diperlukan agar implementasi Green For Riau tetap berada dalam koridor kebijakan nasional, termasuk Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) dan target FOLU Net Sink 2030.
“Dukungan pemerintah pusat sangat strategis bagi Riau karena menegaskan bahwa Green For Riau berjalan dalam koridor kebijakan nasional. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian target iklim Indonesia,” ujarnya.
Syahrial menjelaskan, setelah TREES Concept selesai, proses selanjutnya membutuhkan penguatan kelembagaan, sistem MRV, safeguards, mekanisme pembagian manfaat, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan.
“Green For Riau tidak lagi sebatas gagasan karena kita telah memiliki kelembagaan, arah, dan peta jalan yang jelas. Sekarang saatnya bergerak menuju implementasi yang terukur dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” katanya.
Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan, Haruni Krisnawati, mengapresiasi kemajuan Riau dalam mempersiapkan implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi.
Menurut Haruni, sejumlah komponen seperti MRV, FREL, safeguards, benefit sharing, nesting, dan sistem informasi mulai dikembangkan sebagai bagian dari kesiapan menuju standar ART-TREES.
“Kami mencatat berbagai upaya yang telah dilakukan Riau dalam membangun elemen kesiapan REDD+ dan menyambut baik langkah tersebut. Hal ini merupakan bagian penting dari perjalanan Riau menuju peningkatan integritas program,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan proses menuju ART-TREES harus tetap terhubung dengan arsitektur REDD+ dan sistem Nilai Ekonomi Karbon Indonesia.
Keterhubungan tersebut diperlukan untuk menjaga konsistensi penghitungan emisi serta mencegah double counting atau penghitungan ganda dan double claiming atau klaim ganda atas hasil penurunan emisi.
Langkah tersebut sekaligus diperlukan untuk memastikan capaian penurunan emisi di Riau tetap tercatat sebagai bagian dari kontribusi terhadap target iklim nasional.
“Program REDD+ di tingkat yurisdiksi harus terhubung dengan penghitungan dan registri nasional, termasuk mekanisme otorisasi sesuai kewenangan. Hal ini penting untuk memastikan kontribusi Riau tetap mendukung pencapaian target iklim Indonesia, khususnya sektor FOLU,” jelas Haruni.
(MC Riau/nan)
