Sebanyak Rp123 Miliar Masuk Kas Daerah lewat Pemutihan PKB Riau
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga 31 Agustus 2026 berhasil menghimpun penerimaan sekitar Rp123 miliar. Meski program telah berakhir, Pemprov Riau membuka kemungkinan pemberian insentif serupa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Program pemutihan tersebut digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Riau sebagai salah satu upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, penerimaan yang dihimpun selama program berlangsung mencapai sekitar Rp123 miliar.
“Kami berterima kasih, meskipun penunggak pajak, tapi kami pahami kondisi ekonomi dan kesulitan masyarakat hari ini,” ujar Syahrial di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (3/9/2026).
Menurut Syahrial, kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak. Kesempatan tersebut dinilai telah dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan PKB.
“Kesempatan memanfaatkan kemudahan ini dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,” katanya.
Meski pemutihan telah berakhir, Syahrial mengakui masih banyak wajib pajak yang memiliki tunggakan. Pemprov Riau akan mencermati perkembangan kondisi ekonomi dan tingkat kepatuhan masyarakat sebelum menentukan kebijakan selanjutnya.
Ia pun membuka kemungkinan insentif atau program pemutihan PKB kembali diberikan pada waktu tertentu.
“Masih banyak yang nunggak, tapi untuk waktu tertentu mungkin akan dipikirkan kembali untuk memberikan kembali insentif ini atau pemutihan pajak,” kata Syahrial.
Program pemutihan PKB tidak hanya ditujukan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Peningkatan kepatuhan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerimaan dari sektor PKB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Provinsi Riau.
(MC Riau/mrs)
