Pemprov Riau Persempit Celah Kebocoran PAD, Wajib Pungut PBBKB Bakal Diaudit

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperketat pengawasan terhadap potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengaudit wajib pungut untuk mencocokkan data sekaligus menelusuri potensi selisih penerimaan daerah.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat terpadu Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, di Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis (3/9/2026).

Syahrial mengatakan rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas OPAD sekaligus memetakan potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan.

Pertemuan itu juga menjadi persiapan rapat koordinasi dengan pelaku usaha untuk memperkuat sinergi dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Dari hasil pembahasan, pemerintah memperoleh sejumlah data terkait potensi PBBKB, mulai dari kuota bahan bakar minyak (BBM) yang diperoleh Riau hingga kebutuhan BBM di daerah tersebut.

“Kita mendapatkan informasi dan data yang cukup baik terkait PBBKB, mulai dari kuota yang diperoleh Riau sampai dengan fakta kebutuhan BBM di Riau,” ujar Syahrial.

Rapat juga membahas penertiban praktik pungutan maupun distribusi BBM ilegal yang berpotensi memengaruhi penerimaan daerah.

Menurut Syahrial, Polda Riau telah mengambil tindakan terhadap praktik tersebut sekaligus menelusuri wajib pungut (Wapu) yang menjadi pemasok, termasuk asal BBM yang didistribusikan.

Sementara itu, BPKP akan melakukan audit terhadap wajib pungut untuk mencocokkan data serta mengidentifikasi potensi selisih yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah.

“BPKP akan melakukan audit terhadap Wapu, melakukan penyesuaian data, dan menemukan gap, mana yang miss yang menjadi potensi pendapatan daerah,” jelasnya.

Selain PBBKB, evaluasi menyentuh sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terutama regulasi yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP).

Dalam evaluasi tersebut, Pemprov Riau menemukan masih adanya keterbatasan regulasi dari pemerintah pusat yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan.

Ke depan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau akan mengundang perusahaan dan pelaku usaha dalam forum diskusi mengenai kondisi serta potensi pendapatan daerah.

Forum tersebut juga akan memberikan pemahaman kepada dunia usaha mengenai kewajiban dan kontribusi pajak yang semestinya masuk ke daerah serta manfaatnya bagi perputaran perekonomian Riau.

Syahrial mengapresiasi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya. Namun, ia memberikan peringatan kepada pihak yang masih berupaya memanfaatkan celah dalam pemenuhan kewajiban tersebut.

“Bagi dunia usaha yang patuh, kami berterima kasih, tetapi bagi yang masih bermain-main dengan celah, hari ini celahnya semakin sempit,” tegasnya.