Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hambali, menyambut baik terselenggaranya sosialisasi ini. Ia menegaskan bahwa data adalah fondasi utama setiap kebijakan
Bengkalis,InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupaya membenahi tata kelola Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial pemerintah benar-benar berbasis data yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Rabu (2/9/2026).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Percepatan Pemutakhiran DTSEN dan Mekanisme Sanggah Status Exclude Penerima Bantuan Sosial, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis, di Ruang Rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis pada Kamis, (27/8/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hambali, menyambut baik terselenggaranya sosialisasi ini. Ia menegaskan bahwa data adalah fondasi utama setiap kebijakan.
“Kalau datanya benar, maka kebijakannya akan lebih tepat. Apabila datanya keliru, maka program yang baik sekalipun berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk itu, pemutakhiran DTSEN harus dilakukan secara serius, cepat, teliti, dan penuh tanggung jawab. “Jangan hanya mengejar selesai secara administratif, tetapi pastikan data benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat kita di lapangan,”jelasnya.
Lebih lanjut disampaikan, kehadiran pemerintah harus memastikan seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan perlindungan. Prinsipnya jelas, yang berhak harus mendapatkan haknya, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria datanya wajib diperbaiki.
“Jangan sampai ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan dari perhatian pemerintah,”imbuhnya.
Hambali juga menekankan, pentingnya mekanisme sanggah status exclude sebagai ruang koreksi dan perbaikan yang sehat bagi masyarakat. Jika ada warga yang merasa datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya, dapat menyampaikan keberatan, dan hal tersebut harus segera direspons oleh petugas di lapangan secara objektif. Melalui transparansi ini, keadilan sosial dalam penyaluran bantuan dapat terwujud secara optimal di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Kepala BPS Kabupaten Bengkalis, camat, lurah, kepala desa, serta jajaran pejabat dan petugas pendataan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.(mc.Bengkalis/Eyv)
