Diskominsa Pidie Dukung Diseminasi Informasi Keamanan Obat dan Makanan
Ilustrasi obat-obatan
Pidie, InfoPublik – Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Kabupaten Pidie mendukung penguatan pengawasan peredaran obat dan makanan melalui diseminasi informasi publik kepada masyarakat.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Diskominsa dalam Pertemuan Perkuatan Regulasi Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Pidie, Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Km 114 Sigli, Kamis (27/8/2026).
Kehadiran Diskominsa menjadi bagian dari sinergi lintas sektor untuk memastikan informasi mengenai keamanan obat dan makanan dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat. Diseminasi informasi dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk yang aman dan bermutu.
Pertemuan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Samsul Azhar, dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pidie, Kepala Balai Besar POM Banda Aceh, Kepala BNNK Pidie, para Asisten Setda, kepala SKPK, unsur Forkopimda, organisasi profesi IAI, PAFI, PPNI, IBI, Koordinator BGN, serta Tim Pembinaan dan Pengawasan Farmalkes Dinas Kesehatan Pidie.
Dalam sambutannya, Samsul Azhar mengatakan pertemuan tersebut bertujuan memperkuat regulasi, menyelaraskan persepsi, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, lembaga pengawas, dan organisasi profesi dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di Kabupaten Pidie.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor dan penguatan regulasi menjadi kunci dalam menghadapi dinamika peredaran obat dan makanan.
“Seiring meningkatnya dinamika peredaran komoditas obat dan makanan, koordinasi lintas sektor dan perkuatan regulasi menjadi kunci utama. Menindaklanjuti Keputusan Bupati Pidie Nomor 440/484/KEP.13/2026 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Kabupaten Pidie terus berkomitmen untuk memastikan pengawasan berjalan secara terpadu, efektif, dan terintegrasi,” ujar Samsul Azhar.
Ia menambahkan, penguatan regulasi tersebut juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pidie dalam mendukung program nasional Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA).
“Melalui sinergi lintas sektor ini, kita ingin membangun ekosistem pangan dan obat yang aman, sehat, serta terjamin kualitasnya dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga dikonsumsi oleh masyarakat,” katanya.
Pemkab Pidie berharap hasil pertemuan tersebut menjadi acuan dalam memperkuat pengawasan sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu.
Ketua Panitia sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, Muhammad Dwi Wijaya, mengatakan kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Balai Besar POM Banda Aceh dan Kejaksaan Negeri Pidie.
Narasumber memberikan materi terkait pengawasan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Pemkab Pidie, para narasumber, serta seluruh undangan yang hadir. Melalui kolaborasi ini kita dapat melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan,” tutup Dwi Wijaya.
