Pertemuan Perkuatan Regulasi Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Pidie, Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Km 114 Sigli, Kamis (27/8/2026).
Pidie, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Kesehatan memperkuat regulasi dan sinergi lintas sektor dalam pengawasan peredaran obat dan makanan untuk memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman, bermutu, dan terjamin kualitasnya.
Upaya tersebut dilakukan melalui Pertemuan Perkuatan Regulasi Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Pidie, Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Km 114 Sigli, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Samsul Azhar, dan dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pidie, Kepala Balai Besar POM Banda Aceh, Kepala BNNK Pidie, para asisten Setda, kepala SKPK, unsur Forkopimda, organisasi profesi IAI, PAFI, PPNI, IBI, Koordinator BGN, serta Tim Pembinaan dan Pengawasan Farmalkes Dinas Kesehatan Pidie.
Samsul Azhar mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan memperkuat regulasi, menyelaraskan persepsi, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, lembaga pengawas, dan organisasi profesi dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di Kabupaten Pidie.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor dan penguatan regulasi menjadi semakin penting seiring meningkatnya dinamika peredaran komoditas obat dan makanan.
“Seiring meningkatnya dinamika peredaran komoditas obat dan makanan, koordinasi lintas sektor dan perkuatan regulasi menjadi kunci utama. Menindaklanjuti Keputusan Bupati Pidie Nomor 440/484/KEP.13/2026 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Kabupaten Pidie terus berkomitmen untuk memastikan pengawasan berjalan secara terpadu, efektif, dan terintegrasi,” ujar Samsul Azhar.
Ia menambahkan, penguatan regulasi dan pengawasan tersebut juga merupakan bentuk komitmen Pemkab Pidie dalam mendukung program nasional Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA).
“Melalui sinergi lintas sektor ini, kita ingin membangun ekosistem pangan dan obat yang aman, sehat, serta terjamin kualitasnya dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga dikonsumsi oleh masyarakat,” katanya.
Pemkab Pidie berharap hasil pertemuan tersebut dapat menjadi acuan dalam memperkuat pelaksanaan pengawasan peredaran obat dan makanan sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap produk yang aman dan bermutu.
Ketua Panitia sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, Muhammad Dwi Wijaya, mengatakan kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Balai Besar POM Banda Aceh dan Kejaksaan Negeri Pidie.
Para narasumber menyampaikan materi mengenai pengawasan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai peran dan langkah yang diperlukan dalam pengawasan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Pemkab Pidie, para narasumber, serta seluruh undangan yang hadir. Melalui kolaborasi ini kita dapat melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan,” tutup Dwi Wijaya.
