_compressed.jpeg)
Bupati Sampaikan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan 2026 Senilai Rp1,695 Triliun
Barito Kuala, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyiapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai sementara Rp1,695 triliun. Anggaran tersebut diarahkan terutama untuk membiayai program prioritas yang tidak dapat ditunda dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Rancangan tersebut disampaikan Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Barito Kuala di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3 DPRD Barito Kuala, Rabu (26/8/2026).
Agenda rapat berfokus pada penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026.
Bahrul Ilmi mengatakan ruang fiskal dalam perubahan APBD harus dimanfaatkan secara selektif. Pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, prioritas, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
"KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2026 hanya memberikan peluang bagi alokasi anggaran untuk kegiatan yang benar-benar prioritas, yang tidak dapat ditunda lagi, serta alokasi anggaran yang dapat langsung dirasakan masyarakat," ujar Bahrul.
Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, pemerintah daerah menetapkan tiga arah utama kebijakan anggaran, yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pada sisi pendapatan, Pemkab Barito Kuala akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sistem pemungutan serta perluasan objek pajak dan retribusi daerah.
Meski demikian, struktur pendapatan daerah masih banyak ditopang dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, optimalisasi sumber pendapatan daerah menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan perubahan APBD.
Pada sisi belanja, pemerintah daerah menekankan prinsip efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran. Setiap program dan kegiatan diarahkan agar sesuai kewenangan, memiliki besaran anggaran yang proporsional, serta menghasilkan kinerja dengan indikator yang dapat diukur.
Sementara pada sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan untuk menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 dan memprioritaskan pemanfaatannya untuk pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi instrumen untuk memastikan ruang fiskal yang tersedia digunakan secara efektif di tengah kebutuhan pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono meminta Badan Anggaran DPRD mencermati rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2026 secara menyeluruh sebelum pembahasan lebih lanjut.
"Selanjutnya saya harapkan kepada anggota Badan Anggaran DPRD untuk mempelajari dan mencermati Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026 tersebut," ujarnya.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Ketua dan anggota DPRD, Bupati Barito Kuala, Penjabat Sekretaris Daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, perwakilan BUMN/BUMD, tokoh agama, serta jajaran komandan satuan vertikal di Kabupaten Barito Kuala.
Tahap berikutnya akan menjadi ruang pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menguji prioritas, besaran, serta efektivitas alokasi dalam rancangan perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi kebijakan anggaran daerah.
