Idi Rayeuk, InfoPublik – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky memimpin rapat percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sekaligus mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir 2025, Senin (24/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Serbaguna Pendopo Bupati Idi tersebut diikuti para camat dalam Kabupaten Aceh Timur serta sejumlah pihak terkait. Pertemuan ini digelar untuk memastikan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak banjir dapat berjalan cepat, tepat sasaran, transparan, dan tetap mengutamakan kualitas.
Dalam rapat tersebut, Bupati Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan pentingnya ketelitian dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat. Menurutnya, keakuratan data menjadi faktor penting agar proses penyaluran bantuan dari pemerintah pusat tidak mengalami kendala.
“Data ini harus benar-benar diverifikasi dengan teliti. Jangan sampai ada persoalan di kemudian hari yang akhirnya menjadi kendala dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat,” tegas Al-Farlaky.
Bupati Aceh Timur meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan hunian tetap mempercepat pekerjaan tanpa mengesampingkan kualitas bangunan.
Inventor dan aplikator yang bertanggung jawab terhadap pembangunan huntap diminta bekerja secara serius, profesional, dan sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Al-Farlaky mengingatkan agar percepatan pembangunan tidak justru menimbulkan persoalan baru di lapangan. Hunian yang dibangun harus memenuhi standar kelayakan sehingga masyarakat penerima manfaat dapat menempatinya dengan aman dan nyaman.
“Jangan sampai pembangunan cepat, tetapi kemudian muncul masalah di lapangan. Penerima manfaat harus mendapatkan hunian yang layak dan berkualitas,” ujarnya.
Tim Teknis Pantau Pembangunan Huntap
Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah membentuk tim teknis yang bertugas melakukan pemantauan langsung di lapangan.
Tim tersebut akan memeriksa pelaksanaan setiap proyek pembangunan huntap, termasuk kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Bupati menegaskan bahwa hasil pemantauan tim teknis akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam proses pencairan anggaran.
Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan atau terdapat persoalan dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak akan melakukan pencairan anggaran sebelum persoalan tersebut diselesaikan.
“Semua pekerjaan akan kita pantau. Kalau tidak sesuai, jangan berharap proses pencairan bisa dilakukan. Kita ingin pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat dan tidak menyisakan masalah bagi masyarakat maupun pemerintah,” tegasnya.
Bupati Aceh Timur juga meminta seluruh camat dan pihak terkait ikut mengawal proses pembangunan huntap di wilayah masing-masing.
Pengawasan bersama dinilai penting untuk memastikan pembangunan pascabencana berlangsung secara transparan dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan juga diperlukan agar kualitas bangunan tetap terjaga dan masyarakat terdampak banjir benar-benar memperoleh manfaat dari program tersebut.
Rapat percepatan pembangunan huntap ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mempercepat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir 2025.
Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target, ketentuan, dan kebutuhan masyarakat di lapangan, sehingga hunian tetap yang dibangun nantinya tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga layak, berkualitas, dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga terdampak banjir.