5,63 Juta Pekerja Jatim Sudah Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Surabaya, InfoPublik  — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jawa Timur memperkuat edukasi dan kolaborasi dengan insan media untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan, mendorong semakin banyak pekerja di Jawa Timur menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Komitmen tersebut mengemuka, dalam Media Gathering BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur yang digelar di Malang, Senin (24/8/2026).

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irvansyah Utoh Banja, mengatakan, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai jaminan sosial kepada masyarakat secara luas dan mudah dipahami.

“Karakter pekerja di Jawa Timur sangat beragam. Karena itu, kami membutuhkan kolaborasi banyak pihak agar perlindungan semakin luas dan semakin dekat dengan kebutuhan pekerja. Di sinilah kami melihat media bukan semata-mata sebagai kanal publikasi, tetapi sebagai mitra strategis,” ujar Utoh.

Berdasarkan data per 19 Agustus 2026, dari sekitar 21,06 juta pekerja di Jawa Timur, sebanyak 5,63 juta pekerja tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pekerja yang perlu dijangkau untuk memperluas cakupan perlindungan.

Menurutnya, keberagaman karakteristik pekerja di Jawa Timur membutuhkan pendekatan edukasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kelompok. Karena itu, keterlibatan media dinilai penting untuk mengangkat berbagai persoalan pekerja sekaligus memberikan informasi mengenai manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Rekan-rekan jurnalis berada sangat dekat dengan masyarakat. Kami berharap media juga dapat memberikan perspektif kepada kami mengenai apa yang menjadi perhatian pekerja di lapangan dan kelompok mana yang masih perlu kami jangkau,” katanya.

Ia menambahkan, kemitraan dengan media diharapkan berlangsung secara dua arah. BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya menyediakan informasi dan data yang kredibel, sedangkan kritik, perspektif, serta temuan jurnalis di lapangan dapat menjadi masukan untuk memperkuat upaya perlindungan pekerja.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menegaskan bahwa upaya mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Bagi kami, media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis untuk membantu menghadirkan informasi perlindungan yang lebih sederhana, relevan, dan tepercaya, sehingga semakin banyak pekerja memahami pentingnya melindungi diri dan keluarganya,” ujarnya.

Hingga Juli 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi sekitar 48 juta peserta aktif secara nasional. Pada periode yang sama, manfaat yang dibayarkan mencapai Rp42 triliun dari 3,6 juta klaim. Selain itu, manfaat beasiswa pendidikan telah diberikan kepada sekitar 90.000 anak.

Meski demikian, Saiful mengatakan masih terdapat tantangan besar dalam memperluas perlindungan, terutama bagi pekerja informal. Saat ini, sekitar 13,5 juta pekerja informal telah menjadi peserta dari potensi yang mencapai 77,8 juta pekerja.

Pekerja informal tersebut antara lain pengemudi, pedagang, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri. Menurut Saiful, kelompok tersebut perlu memahami bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar beban, melainkan kebutuhan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko.

“Angka tersebut menunjukkan masih besarnya ruang perlindungan yang harus kita jangkau. Tantangannya adalah bagaimana pekerja informal melihat jaminan sosial bukan sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan untuk menjaga dirinya dan keluarganya ketika risiko terjadi,” jelasnya.

Penguatan edukasi tersebut juga sejalan dengan transformasi BPJS Ketenagakerjaan melalui pendekatan Value Beyond Protection. Pendekatan ini mendorong agar manfaat perlindungan tidak berhenti pada pembayaran klaim, tetapi memberikan dampak yang lebih berkelanjutan bagi pekerja dan keluarganya.

Salah satunya diwujudkan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA) yang menjalani soft launching secara serentak pada 18 Agustus 2026 di 37 provinsi dan 45 titik. Program PEKA ditujukan, khususnya, bagi peserta dan ahli waris penerima manfaat agar manfaat yang diterima dapat menjadi bekal untuk kembali produktif dan mandiri.

Utoh berharap kolaborasi dengan media terus diperkuat sehingga edukasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan semakin dekat dengan masyarakat.

“Kami ingin rekan-rekan media terus menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis. Mari berjalan bersama, bukan sekadar menghasilkan pemberitaan, tetapi membangun kesadaran yang pada akhirnya mendorong semakin banyak pekerja untuk melindungi dirinya dan keluarganya,”imbuhnya.(MC Prov Jatim/hjr/eyv)