Marahalim Siagian Act. Gorontalo Program Coordinator, Burung Indonesia.
Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama akademisi, organisasi nonpememrintah dan masyarakat menyepakati draft Kajian Strategi Pengembangan Pasar Karbon Berbasis Yurisdiksi Provinsi Gorontalo.
Draft ini memuat profil kesiapan daerah, diagnosis strategis, analisis kesenjangan, prioritas transformasi, dan rekomendasi pengembangan pasar karbon berbasis yurisdiksi.
Parapihak itu menyusun naskah ini dalam kegiatan konsultasi publik lanjutan yang diarahkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan strategis dalam strategi pengembangan pasar karbon di Gorontalo.
“Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan pendekatan tersebut melalui keberadaan kawasan hutan, daerah aliran sungai, agroforestri, lahan pertanian, ekosistem mangrove, dan kawasan pesisir,” kata Act. Gorontalo Program Coordinator, Burung Indonesia, Marahalim Siagian, yang memfasilitasi pertemuan konsultasi publik, Jumat (21/8/2026).
Marahalim mengungkapkan keberhasilan pengembangannya tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi sumber daya alam, melainkan juga oleh kesiapan kebijakan, kelembagaan, tata kelola, sistem data, pembiayaan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan.
“Sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan tersebut, pada 26 Juni 2026 telah dilaksanakan forum konsultasi multipihak penyusunan kajian strategi pengembangan pasar karbon berbasis yurisdiksi di Provinsi Gorontalo,” ujar Marahalim.
Marahalim menjelaskan forum tersebut menghimpun berbagai informasi, data, dan masukan dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, kelompok Perhutanan Sosial, dan mitra pembangunan yang kemudian dianalisis menggunakan Integrated PESTLE Assessment Framework.
Hasilnya telah disusun dalam Draft Kajian Strategi Pengembangan Pasar Karbon Berbasis Yurisdiksi Provinsi Gorontalo yang memuat profil kesiapan daerah, diagnosis strategis, analisis kesenjangan, prioritas transformasi, dan rekomendasi pengembangan pasar karbon berbasis yurisdiksi.
Konsultasi publik merupakan tahap validasi dan penyempurnaan terhadap draft kajian tersebut sebelum ditetapkan sebagai dokumen final.
Fokus kegiatan tidak lagi mengumpulkan informasi dasar, melainkan menelaah kembali substansi setiap dimensi PESTLE, memverifikasi kelengkapan data dan analisis, mengidentifikasi informasi yang masih perlu diperbarui atau dilengkapi, serta menyempurnakan rekomendasi agar sesuai dengan kondisi aktual Provinsi Gorontalo.
Kegiatan itu dianggap penting karena saat ini Indonesia memasuki fase baru pengembangan pasar karbon seiring menguatnya implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Indonesia's FOLU Net Sink 2030, serta berkembangnya berbagai mekanisme pembiayaan berbasis hasil (results-based finance) dan investasi hijau.
Perkembangan tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pendekatan berbasis yurisdiksi yang mengintegrasikan perlindungan bentang alam, pembangunan ekonomi, dan mobilisasi pembiayaan iklim dalam satu sistem pembangunan yang berkelanjutan.
Finalisasi draft dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan Bappeda Provinsi Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPDAS, BPKH dan Tata Lingkungan Wilayah XV, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantor ATR/BPN, BPSKL Wilayah Sulawesi, BKSDA Seksi II, Balai TN Bogani Nani Wartabone.
Selain itu, Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla Wilayah Sulawesi, UPTD KPH I dan II, UPTD KPH III Pohuwato, UPTD KPH IV, UPTD KPH V, UPTD KPH VI, UPTD KPH VII, BPS, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Kelompok Perhutanan Sosial, Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), Koordinator Provinsi GCF-2 RBP Gorontalo, Japesda, BIOTA, dan SKALA. (mcgorontaloprov/rls)Catatan: 1.paragraf ke-7 dijadikan lead berita:
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsosdukcapil Provinsi Gorontalo, Sujono Said Antule, mengatakan penataan kelembagaan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan dan kondisi riil di lapangan.
2.seremoni/kegiataj ditulis di akhir
