Pemkab Maluku Tenggara Serahkan Bantuan Rumah, Wujud Kepedulian bagi Korban Bencana dan Warga Kurang Mampu. Foto:Iren
Langgur, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara memperkuat pemulihan masyarakat terdampak bencana alam, konflik sosial, sekaligus menangani rumah tidak layak huni melalui bantuan hunian pada Tahun Anggaran 2026.
Pemkab menegaskan bantuan rumah bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari upaya mengembalikan kehidupan dan harapan keluarga penerima manfaat.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis kunci bantuan Program Realokasi Rumah Korban Terdampak Bencana Alam, Konflik Sosial, serta Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Desa Rumahdian, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Jumat (21/8/2026).
Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, mengatakan pemerintah berupaya memastikan masyarakat yang terdampak musibah maupun tinggal di rumah tidak layak memperoleh hunian yang aman dan sehat.
“Pembangunan rumah ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menghadirkan hunian yang layak, aman, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat yang terdampak bencana alam, konflik sosial, maupun masyarakat yang sebelumnya menempati rumah tidak layak huni,” ujar Thaher.
Menurutnya, keberadaan rumah memiliki arti lebih luas daripada sekadar tempat tinggal karena menjadi ruang bagi keluarga membangun kehidupan, mendidik anak, dan menata masa depan.
“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi tempat membangun kehidupan, membina keluarga, serta menumbuhkan harapan akan masa depan yang lebih baik,” katanya.
Thaher mengatakan bencana tidak pernah diharapkan, tetapi pemerintah dan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko, memberikan respons cepat, serta melakukan pemulihan setelah musibah terjadi.
“Manusia tidak pernah meminta musibah atau bencana alam menimpa dirinya. Musibah yang datang tidak pernah diundang. Bencana terjadi atas kehendak Tuhan, tetapi Tuhan telah memberikan akal dan pikiran kepada manusia untuk mencegah serta menyelesaikan musibah yang terjadi,” tuturnya.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi masyarakat Maluku Tenggara tidak hanya berasal dari bencana alam, tetapi juga konflik sosial yang pada waktu tertentu menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal.
Wilayah Kei Besar menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Penanganan rumah tidak layak huni juga dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Beberapa tahun lalu Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga telah membantu masyarakat membangun rumah yang tidak layak huni di wilayah Kei Besar, seperti Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar Utara Barat,” jelasnya.
Thaher juga mencontohkan pemulihan warga terdampak konflik sosial di Desa Ngurdu. Pemerintah daerah bersama TNI AD melalui Kodim 1503/Tual membangun sekitar 27 unit rumah bagi masyarakat terdampak.
Penanganan serupa juga dilakukan bagi masyarakat terdampak konflik sosial di Desa Ohoiren, Kecamatan Kei Kecil Barat, serta Desa Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
“Pembangunan rumah di Desa Ngurdu dan Ohoiren menggunakan anggaran APBD,” ungkapnya.
Pemkab Maluku Tenggara juga akan memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Desa Debut. Bantuan akan diberikan setelah proses pendataan dilakukan agar penerima dan bentuk penanganannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Thaher turut menyinggung penanganan bencana di Desa Weduar, Ohoiel, serta sejumlah desa lainnya. Menurutnya, respons cepat menjadi hal penting ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.
“Pemerintah harus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan optimal,” tegasnya.
Ia memastikan upaya membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan akan terus dilakukan sesuai kemampuan dan kewenangan pemerintah daerah.
“Pemerintah Maluku Tenggara senantiasa peduli terhadap kesulitan masyarakat. Apapun yang bisa diupayakan akan dilakukan untuk membantu masyarakat,” katanya.
Kepada penerima bantuan, Thaher meminta rumah yang telah diberikan dijaga dan dirawat agar memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi keluarga.
“Jangan melihat besar kecilnya bantuan rumah yang diterima, tetapi lihatlah kepedulian Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk membantu masyarakat,” pesannya.
Ia juga mengapresiasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.
“Selamat kepada seluruh penerima bantuan. Semoga rumah yang telah diterima dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi keluarga,” ujarnya.
Program bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Maluku Tenggara menghubungkan penanganan bencana, pemulihan pascabencana, peningkatan kualitas permukiman, dan pengurangan kemiskinan dalam pembangunan daerah.
Melalui penyediaan hunian yang layak, pemerintah berharap keluarga penerima manfaat tidak hanya memperoleh tempat tinggal yang lebih aman, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membangun kembali kehidupan secara lebih baik.
(MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)
