Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim saat hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretaris Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Foto – Zakir BPG.
Jakarta, InfoPublik – Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi semata, melainkan harus diwujudkan melalui aksi nyata yang mampu mengatasi kendala tata kelola serta menjawab persoalan riil masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara, saat memaparkan empat mekanisme penilaian tema Reformasi Birokrasi (RB) Tematik baru di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Gorontalo Sofian Ibrahim, Kamis (20/8/2026).
Agus menegaskan, pentingnya penyusunan rencana aksi yang mengidentifikasi hambatan tata kelola dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
“Indikator penilaian ini mulai diterapkan setelah ditetapkannya kebijakan evaluasi Reformasi Birokrasi yang mengacu pada DBRBN dan PJRBN,” ujar Agus.
Ia menambahkan, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menyusun rencana aksi pada seluruh tema RB Tematik sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan permasalahan strategis di daerah masing-masing. (mcgorontaloprov/bpg)
