Rapat koordinasi Pemerintah Aceh, Polda Aceh, Pertamina, dan pihak terkait membahas penanganan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Aceh, Kamis (20/8/2026).
Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Aceh bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran dan kembali kepada masyarakat yang berhak.
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Aceh yang diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp1 triliun per tahun, dengan dugaan kebocoran distribusi mencapai sekitar 885 ribu liter per hari.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan besarnya potensi kerugian tersebut menunjukkan persoalan penyalahgunaan BBM subsidi tidak bisa dianggap sepele.
Pemerintah Aceh bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait akan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. "Kerugian akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab itu tidak main-main,” kata Nurlis di Banda Aceh, Kamis (20/8/2026).
Hal itu disampaikan Nurlis setelah mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Aula Ditreskrimsus Polda Aceh. Rapat tersebut dipimpin Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Aceh AKBP Yasir Ahmadi dan dihadiri unsur Pemerintah Aceh, Pertamina serta perwakilan SPBU.
Dari Pemerintah Aceh, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Izra bersama jajaran Dinas ESDM, Disperindag, Dinas Perhubungan dan Biro Perekonomian Setda Aceh.
Menurut Nurlis, rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan penyalahgunaan BioSolar bersubsidi di SPBU Lhong Raya, Banda Aceh, pada 14 Agustus 2026. Dalam penanganan kasus tersebut, aparat disebut telah melakukan 15 penangkapan dan penyitaan.
Dari hasil pembahasan, dugaan penyimpangan juga ditemukan pada tingkat SPBU. Modus yang teridentifikasi antara lain pengisian BBM secara berulang, penggunaan pelat nomor kendaraan bodong serta kendaraan yang telah dimodifikasi.
“Ditemukan dugaan praktik pengisian berulang dan penggunaan plat nomor bodong serta kendaraan yang dimodifikasi,” kata Robby sebagaimana disampaikan Nurlis.
Praktik tersebut dinilai tidak hanya menyebabkan kebocoran BBM subsidi, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat. Kelangkaan BBM dapat memicu antrean panjang, menghambat aktivitas transportasi, meningkatkan biaya operasional komoditas lokal seperti kopi Gayo dan CPO, hingga berpotensi mendorong inflasi.
Pemerintah Aceh memastikan hasil penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU akan diteruskan kepada pihak berwenang, termasuk BPH Migas.
Menurut Nurlis, hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar pemberian teguran maupun sanksi terhadap SPBU yang terbukti melanggar ketentuan. "Pengusutan tidak berhenti pada pelaku di lapangan,” ujarnya.
Pengawasan nantinya tidak hanya menyasar konsumen atau kendaraan yang melakukan pengisian tidak wajar. Operator dan pengelola SPBU juga akan menjadi bagian dari pengawasan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
Pemerintah Aceh juga akan melakukan pemantauan terhadap SPBU yang masih mengalami antrean panjang. Setiap antrean akan ditelusuri untuk mengetahui penyebabnya, baik yang berkaitan dengan pasokan, distribusi maupun pola pengisian yang tidak normal.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Aceh dan Polda Aceh sepakat membentuk Satgas Kelangkaan BBM Bersubsidi di seluruh Aceh. SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran terancam dikenai sanksi, termasuk denda atau pengurangan kuota BBM subsidi.
Selain itu, penggunaan QR Code yang tidak sesuai ketentuan akan ditertibkan. Kendaraan dengan pelat nomor bodong maupun yang melakukan pengisian berulang akan menjadi sasaran penindakan, termasuk pemblokiran QR Code sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah Aceh juga mendorong penggunaan teknologi berupa stiker barcode permanen untuk mencegah penggantian pelat nomor dan praktik pengisian BBM subsidi secara berulang.
Prioritas penyaluran BBM subsidi juga akan diarahkan kepada angkutan umum berpelat kuning. Penertiban administrasi kendaraan, termasuk KIR, akan dilakukan untuk mendeteksi kendaraan yang telah dimodifikasi.
“Polda Aceh, Pemerintah Aceh, dan Pertamina sepakat menindak tegas penyalahgunaan BBM bersubsidi demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” kata Nurlis.
Ia menegaskan, upaya penertiban diarahkan untuk memutus mata rantai penyalahgunaan BBM subsidi mulai dari kendaraan, identitas dan barcode hingga titik distribusi. "BBM subsidi harus kembali kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.
