Peredaran Rokok Ilegal Ditekan dari Toko, Pemkab Lumajang Libatkan Pelaku Usaha

Lumajang, InfoPublik – Pemilik toko dan pelaku usaha di Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, diajak lebih teliti terhadap produk rokok yang diperjualbelikan. Keterlibatan pedagang dinilai penting untuk mempersempit ruang peredaran rokok ilegal sejak dari tingkat desa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengatakan pencegahan peredaran rokok ilegal membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Peredaran rokok ilegal tentunya merugikan negara. Karena setiap rokok memiliki pita cukai yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara, yang pada akhirnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan berbagai program lainnya,” ujar Agus dalam Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai di Ruang Ranupani, Hotel Aston Inn, Kabupaten Lumajang, Kamis (20/8/2026).

Menurut Agus, penerimaan cukai menjadi bagian dari pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya tidak membeli, menjual, maupun membantu mendistribusikan produk yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.

Agus juga mengajak masyarakat ikut melakukan pengawasan di lingkungan masing-masing agar peredaran rokok ilegal dapat dicegah sejak dini.

“Besar harapan kami agar masyarakat turut serta menjaga dan mengawasi lingkungan masing-masing, sehingga ke depan tidak ada lagi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang, Muhammad Hilmi, memberikan pemahaman mengenai ketentuan distribusi dan peredaran barang kena cukai.

Sosialisasi secara khusus menyasar pemilik toko dan pelaku usaha dari desa-desa di Kecamatan Rowokangkung. Mereka diminta lebih cermat sebelum menjual produk rokok serta memastikan barang yang diperdagangkan memenuhi ketentuan cukai.

Posisi pemilik toko dinilai strategis karena berhubungan langsung dengan konsumen. Ketika pedagang tidak menyediakan rokok ilegal, jalur peredarannya di tengah masyarakat dapat semakin dipersempit.

Selain pengawasan dan penindakan, edukasi menjadi bagian penting dalam pencegahan. Pemahaman terhadap ketentuan barang kena cukai diharapkan membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat ketika membeli maupun menjual produk rokok.

Pemkab Lumajang berharap semakin banyak pelaku usaha dan masyarakat yang memahami ketentuan cukai sehingga pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dapat dilakukan secara bersama-sama.

Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga penerimaan negara dari sektor cukai yang manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.

(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ad/An-m)