Pengawasan warga negara asing secara preventif, deteksi dini, dan humanis merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus mendorong optimalisasi investasi dan pariwisata. Pemkab Parigi Moutong perkuat sinergi pengawasan WNA, Kamis (20/8/2026).
PARIGI MOUTONG, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu memperkuat koordinasi pengawasan warga negara asing (WNA) melalui Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Kamis (20/8/2026).
Langkah ini diselenggarakan untuk memastikan aktivitas orang asing tetap berada dalam koridor hukum dan ketertiban umum.
Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid menegaskan bahwa potensi besar Parigi Moutong di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga pertambangan menjadi daya tarik bagi kedatangan WNA.
Karena itu, pengawasan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan keterpaduan antara pemerintah daerah, Imigrasi, TNI, Polri, hingga tingkat desa.
“Keberadaan orang asing memberikan kontribusi positif, baik bagi investasi, transfer pengetahuan dan teknologi, pengembangan usaha, pariwisata, pendidikan maupun kerja sama lainnya. Namun, setiap aktivitasnya wajib berjalan sesuai koridor hukum. Kita harus membangun pola pengawasan preventif berbasis deteksi dini dan respons cepat," ujar Abdul Sahid.
Di sisi lain, pengawasan tetap harus dilakukan secara profesional, objektif, humanis dan berdasarkan hukum.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Muhammad Akmal, mengapresiasi dukungan pemerintah setempat.
Ia menekankan, pertukaran informasi dan komunikasi terbuka antaranggota TIMPORA menjadi kunci penting dalam menciptakan iklim pengawasan yang profesional, objektif, dan kondusif.
Rapat tersebut melibatkan berbagai unsur, di antaranya Pemkab Parigi Moutong, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, unsur intelijen, Satpol PP serta instansi terkait lainnya. (MC Parigi Moutong/Indri/Ard)
