Capaian PKG Gresik 28,8 Persen, Pemkab Benahi Data dan Layanan
Gresik, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Gresik tidak ingin Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) berhenti pada pencapaian jumlah warga yang diperiksa. Hasil pemeriksaan didorong menjadi basis data untuk membaca persoalan kesehatan hingga tingkat desa dan menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan hal tersebut saat mengevaluasi pelaksanaan PKG Kabupaten Gresik, Selasa (18/8/2026). Evaluasi diikuti jajaran Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, penanggung jawab PKG, perangkat daerah, serta instansi terkait.
Menurut Alif, evaluasi diperlukan bukan sekadar untuk mengejar target persentase, tetapi memastikan setiap pemeriksaan menghasilkan informasi yang dapat ditindaklanjuti. “Evaluasi hari ini bukan sekadar melihat angka capaian. Kita harus melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, apa kendalanya, dan apa yang harus segera kita perbaiki,” ujar Alif.
Hingga Agustus 2026, capaian PKG Kabupaten Gresik tercatat 28,8 persen, sementara target hingga Desember 2026 sebesar 46 persen. Adapun pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah telah mencapai sekitar 57 persen.
Capaian tersebut, kata Alif, perlu dipercepat. Namun, percepatan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah pemeriksaan. Pembenahan sistem pendataan dan pelaporan juga menjadi pekerjaan penting agar data yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara utuh.
Alif meminta Dinas Kesehatan menyederhanakan proses entri data agar lebih mudah dilakukan tenaga kesehatan. Sistem tersebut, menurut dia, idealnya dapat diakses melalui telepon seluler dan terintegrasi dengan Satu Sehat.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan sistem justru menjadi hambatan pelaksanaan program. Item pemeriksaannya sudah jelas berdasarkan kelompok usia. Saya kira sistem inputnya juga bisa dibuat sederhana, mudah digunakan melalui HP, kemudian disinkronkan dengan Satu Sehat,” katanya.
Lebih jauh, setiap puskesmas diminta memiliki data dasar sasaran PKG hingga tingkat desa. Data itu tidak hanya memuat jumlah warga yang telah diperiksa, tetapi juga hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
“Kalau di Desa A ada 100 balita, kita harus tahu dari 100 itu berapa yang sudah diperiksa, berapa yang ditemukan stunting, berapa yang sehat, dan berapa yang memiliki masalah kesehatan lain. Setelah ditemukan masalah, berapa yang kembali ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan,” ungkap Alif.
Menurutnya, data semacam itu lebih bernilai dibandingkan sekadar persentase capaian. Dari sana pemerintah dapat mengetahui persoalan kesehatan yang dominan di setiap wilayah sekaligus menentukan intervensi yang diperlukan.
Alif juga meminta Dinas Kesehatan menyusun rekomendasi kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem, hingga anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Setiap usulan harus memiliki dasar data sehingga dapat digunakan dalam menentukan prioritas kebijakan.
Percepatan PKG juga perlu dilakukan dengan memperkuat peran jejaring pelayanan kesehatan hingga tingkat masyarakat. Alif meminta informasi mengenai PKG tidak hanya dibebankan kepada puskesmas.
“Jangan semuanya dibebankan kepada puskesmas. Kita punya jaringan sampai tingkat desa. Kader, PKK, pemerintah desa, perawat desa, Posyandu, semuanya bisa menjadi perpanjangan tangan Dinas Kesehatan untuk menyampaikan informasi mengenai PKG,” ujarnya.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperbaiki proses dari hulu, mulai dari sosialisasi dan pendaftaran hingga pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Alif juga menyoroti pentingnya PKG bagi anak usia sekolah. Menurutnya, deteksi dini dapat membantu mencegah masalah kesehatan menjadi hambatan ketika anak memasuki dunia kerja.
Ia mencontohkan adanya calon tenaga kerja lulusan SMA dan SMK yang diketahui memiliki masalah kesehatan seperti diabetes dan hipertensi ketika menjalani pemeriksaan kesehatan untuk bekerja.
“Jangan sampai anak kita lulus SMA atau SMK, kemudian ketika hendak masuk dunia kerja justru gagal karena masalah kesehatan yang sebenarnya sudah bisa kita deteksi dan tangani sejak awal,” katanya.
Karena itu, ia menegaskan PKG harus diposisikan sebagai instrumen deteksi dini dan perencanaan kesehatan masyarakat. “Jangan sampai data PKG hanya menjadi laporan di atas kertas. Hasil pemeriksaannya harus kita jadikan dasar untuk menyusun program, menentukan intervensi, dan menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat,” tegas Alif.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Mukhibatul Khusnah mengatakan seluruh puskesmas telah melaksanakan PKG melalui pelayanan di puskesmas maupun kegiatan luar gedung, termasuk Posyandu dan layanan kesehatan lainnya.
Namun, proses pelaporan dan entri data masih membutuhkan percepatan. Penguatan kolaborasi juga dilakukan dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah, dan instansi terkait.
“Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan. Yang masih menjadi kendala adalah pelaporan dan entri data. Karena itu, kami membutuhkan percepatan sekaligus penguatan kolaborasi agar capaian PKG dapat sesuai target,” ujar Mukhibatul.
Ia menjelaskan, kendala teknis antara lain sistem yang terkadang mengalami gangguan atau keterlambatan. Akibatnya, data yang telah dimasukkan tenaga kesehatan tidak selalu langsung tercatat sehingga angka capaian dalam sistem belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pelaksanaan di lapangan.
Di sisi lain, beban tenaga kesehatan juga menjadi perhatian. Petugas puskesmas harus menjalankan berbagai program pemerintah sekaligus melakukan entri data pada sejumlah aplikasi.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Gresik mendorong PKG bergerak dari sekadar program pemeriksaan menuju sistem deteksi dini berbasis data. Dengan begitu, setiap temuan kesehatan dari masyarakat dapat berujung pada tindak lanjut, intervensi, dan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
