Workshop finalisasi matriks rancangan rencana aksi daerah pengarustamaan gender (RAD PUG) Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Aston Gorontalo. (ANTARA/Faradila Alim)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) untuk memperkuat pembangunan yang setara dan berkeadilan.
Penyusunan RAD PUG tersebut dibahas dalam workshop selama dua hari, 13–14 Agustus 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofian Ibrahim yang diwakili Asisten I Risjon Kuningan Sunge mengatakan, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang harus diterapkan secara sistematis.
“Implementasi PUG bukan sekadar kewajiban atau urusan satu dinas saja, melainkan strategi pembangunan menyeluruh. Hal itu yang kami sampaikan pada pertemuan lalu,” kata Risjon, Minggu (16/8/2026).
Risjon mengatakan, Pemprov Gorontalo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar hukum bagi seluruh perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan.
Menurut Risjon keberadaan regulasi tersebut harus diikuti penguatan tata kelola PUG. Perspektif gender perlu diintegrasikan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen pimpinan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Data terpilah yang akurat juga diperlukan agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.
Risjon mengajak DPRD, media, perguruan tinggi, jaringan masyarakat sipil dan dunia usaha untuk ikut mendukung pelaksanaan PUG. Menurutnya, keberhasilan pembangunan yang berkeadilan gender membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Penyusunan RAD PUG tersebut juga diperkuat melalui kolaborasi Pemprov Gorontalo bersama SKALA, kemitraan Indonesia dan Australia yang mendukung penguatan pembangunan inklusif serta kebijakan yang responsif terhadap gender.
Melalui kolaborasi tersebut, proses penyusunan RAD PUG diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga memperkuat mekanisme koordinasi, partisipasi dan pengawalan implementasi PUG di daerah.
Untuk memastikan implementasi PUG lebih terukur, Risjon meminta workshop menyusun rencana kerja tahunan 2027 sebagai basis pengawalan pelaksanaan PUG.
Rencana kerja tersebut akan menjadi acuan evaluasi pada akhir 2027 sekaligus bahan penyusunan rekomendasi untuk tahun berikutnya.
Risjon menegaskan pembangunan yang berkeadilan gender diharapkan dapat memperkuat pembangunan Gorontalo yang lebih inklusif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. (mcgorontaloprov/ant)
