Kuota Bedah Rumah Jatim Melonjak Tajam, Kota Malang Punya 34.175 RTLH
istimewa
Malang, InfoPublik – Alokasi program bedah rumah di Jawa Timur meningkat dari 4.000 unit pada 2025 menjadi 36.458 unit pada 2026. Bersamaan dengan peningkatan tersebut, pemerintah memangkas prosedur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari 24 menjadi 10 tahap untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Kebijakan itu mengemuka dalam kunjungan kerja Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Sri Haryati, kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, di Balai Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Senin (10/8/2026).
Pertemuan membahas percepatan penanganan RTLH melalui program BSPS, termasuk penyederhanaan persyaratan agar bantuan lebih mudah menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut dukungan Kementerian PKP dalam penanganan RTLH. Menurutnya, hunian layak menjadi salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat.
"Kesejahteraan dan kemajuan bangsa dimulai dari rumah. Jika rumahnya layak, masyarakat bisa hidup lebih sehat dan sejahtera. Kami minta jajaran Pemkot Malang segera menyosialisasikan kemudahan program ini agar tepat sasaran," terang Wahyu.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengungkapkan Jawa Timur memperoleh alokasi bedah rumah sebanyak 36.458 unit pada 2026. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan alokasi 2025 yang mencapai 4.000 unit.
Peningkatan alokasi tersebut berkaitan dengan tingginya jumlah RTLH di Jawa Timur yang disebut mencapai 2,2 juta unit. Dari jumlah tersebut, Kota Malang tercatat memiliki 34.175 RTLH.
Pemerintah juga melakukan penyederhanaan mekanisme BSPS. Prosedur yang sebelumnya terdiri atas 24 tahap dipangkas menjadi 10 tahap.
Setiap penerima program mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta per unit.
Selain memangkas prosedur, pemerintah memberikan kemudahan dalam menentukan kondisi rumah yang dapat diusulkan untuk memperoleh bantuan.
Penerima cukup memenuhi satu komponen kerusakan fisik rumah. Kondisi atap yang rusak atau menggunakan bahan asbes, misalnya, dapat menjadi salah satu kriteria dalam pengusulan.
Jalur pengajuan juga diperluas. Usulan tidak hanya dapat disampaikan melalui pemerintah daerah, tetapi juga melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan.
Persyaratan terkait legalitas tempat tinggal turut disederhanakan. Masyarakat dapat menggunakan Surat Pernyataan Menempati RTLH yang diketahui pihak kelurahan atau desa dengan ketentuan telah menempati rumah tersebut minimal satu tahun.
Perubahan juga diterapkan terhadap kualifikasi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Pendamping tidak lagi diwajibkan berijazah sarjana bidang teknis. Potensi sumber daya lokal, mulai dari lulusan SMA hingga relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), dapat diberdayakan dalam pendampingan lapangan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyambut positif penyederhanaan tersebut. Menurutnya, persyaratan yang lebih sederhana dapat membantu mengatasi kendala verifikasi masyarakat kurang mampu di lapangan.
"Relaksasi aturan ini menjadi solusi nyata. Persyaratan yang lebih simpel akan memudahkan masyarakat Kota Malang yang benar-benar membutuhkan untuk menerima bantuan," kata Amithya.
Pemkot Malang selanjutnya didorong menyosialisasikan perubahan mekanisme BSPS agar masyarakat mengetahui persyaratan dan jalur pengusulan bantuan.
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat penanganan 34.175 RTLH di Kota Malang sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang aman dan layak.
(fif/yn)
