Kinerja Hunian Layak Pemkab Banyuwangi Diapresiasi, Tambahan 300 Bedah Rumah Disiapkan
Istimewa
Banyuwangi, InfoPublik - Kabupaten Banyuwangi mendapat tambahan 300 unit program bedah rumah setelah meraih penghargaan Terbaik I atas implementasi Program 3 Juta Rumah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau.
Penghargaan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Jumat (28/8/2026) tersebut menjadi apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penilaian mencakup sejumlah aspek, mulai dari kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, tata kelola pembangunan permukiman, hingga inovasi dalam menghadirkan solusi hunian melalui kolaborasi berbagai pihak.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan tambahan program tersebut akan memperluas penanganan rumah tidak layak huni milik masyarakat.
“Alhamdulilah terima kasih kepada Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Permukiman (KPP). Dengan tambahan insentif ini, kian banyak rumah tak layak huni milik masyarakat yang diperbaiki,” kata Ipuk di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu (29/8/2026).
Menurut Ipuk, Banyuwangi memperoleh tambahan bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit dengan nilai Rp20 juta untuk setiap rumah. Jumlah tersebut berada di luar kuota rutin program bedah rumah yang diterima daerah.
“Jadi kita bakal mendapatkan bantuan bedah rumah setidaknya 600 unit seperti yang dijelaskan Pak Tito (Mendagri) semalam,” katanya.
Ipuk menjelaskan, kebijakan perumahan di Banyuwangi tidak hanya diarahkan pada pembangunan rumah baru, tetapi juga peningkatan kualitas rumah yang telah ditempati masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera.
Sepanjang 2019 hingga 2026, sebanyak 6.434 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah ditangani melalui berbagai program rehabilitasi.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Banyuwangi melibatkan dunia usaha, komunitas, dan aparatur sipil negara (ASN) melalui program Banyuwangi Berbagi untuk membantu renovasi rumah masyarakat kurang mampu.
“Dalam program bedah rumah tersebut, Banyuwangi menggandeng banyak pihak mulai dunia usaha, komunitas, ASN, dalam program Banyuwangi Berbagi, untuk merenovasi ratusan rumah tak layak huni milik masyarakat miskin tiap tahunnya,” jelas Ipuk.
Selain rehabilitasi RTLH, Pemkab Banyuwangi juga memberikan kemudahan bagi MBR untuk mendapatkan hunian baru.
Kebijakan tersebut antara lain berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR serta kemudahan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), terutama untuk pengembangan perumahan subsidi. (*)
