Kubu Raya, InfoPublik — Posyandu di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, mulai diarahkan menjadi pusat layanan masyarakat yang mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan.
Transformasi tersebut akan diterapkan di seluruh desa pada sembilan kecamatan. Seiring perluasan fungsi itu, kader Posyandu akan menjadi salah satu ujung tombak dalam mendeteksi berbagai persoalan pelayanan dasar di tengah masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kubu Raya, Atzebiyatulensi Sujiwo, mengatakan perubahan fungsi tersebut akan disosialisasikan hingga tingkat kader agar dapat dipahami masyarakat.
“Nanti kita sampaikan melalui kader-kader kita. Bahwa saat ini, kita tidak hanya identik dengan kesehatan saja,” kata Atzebiyatulensi usai kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu Desa Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, penerapan enam SPM membutuhkan penyesuaian sumber daya manusia karena cakupan tugas Posyandu menjadi lebih luas. Jumlah maupun kapasitas kader perlu diperkuat agar fungsi baru tersebut dapat berjalan optimal.
Atzebiyatulensi yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Kubu Raya mengatakan pemerintah daerah telah membahas dukungan anggaran bagi kader yang nantinya menjalankan Posyandu berbasis enam SPM.
“Dan tadi sudah kita bahas akan ada perhatian dari kabupaten. Untuk alokasi anggaran kader-kader berbasiskan enam SPM ini dan semoga dengan insentif itu mereka aktif bekerja dengan baik,” tuturnya.
Kader nantinya berperan sebagai penghubung informasi antara masyarakat dan pemerintah. Persoalan pelayanan dasar yang ditemukan di desa akan dihimpun untuk diteruskan secara berjenjang melalui pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, hingga perangkat daerah terkait.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah anak putus sekolah.
“Kalau ada anak yang putus sekolah, nanti disampaikan oleh kader Posyandu yang menangani enam SPM ini. Informasi itu dilanjutkan ke tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dan kemudian ke dinas yang bersangkutan,” ungkapnya.
Selain pendidikan, kader juga dapat menyampaikan persoalan sosial dan kebutuhan dasar lainnya, termasuk keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH).
Informasi dari lapangan tersebut nantinya menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan sesuai dengan kewenangan perangkat daerah masing-masing.
“Jadi informasi seperti ini akan kita tampung dan sebagai tugas SPM juga,” pungkas Atzebiyatulensi.
(Ird_diskminfokkr/IKP)
