Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai Muhammad Yunus memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau Tahun 2026 Di Kota Dumai. (foto: MC Dumai)
Dumai, Infopublik – Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam mendorong pembangunan daerah. Semangat tersebut sejalan dengan tema peringatan tahun ini, “Bersatu Dalam Keberagaman, Maju Dalam Pembangunan”.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai, Muhammad Yunus, mengatakan, semangat persatuan diperlukan untuk memastikan pembangunan Riau terus berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Provinsi Riau banyak mensukseskan program Presiden, harapan kita Riau selalu masyarakat selalu aman, mari kita terus bersama membangun Riau dan menjaga kemakmuran dirasakan oleh seluruh lapisan,” ujar Muhammad Yunus saat memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau di Taman Bukit Gelanggang, Minggu (9/8/2026).
Muhammad Yunus mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari jadi sebagai momentum untuk merefleksikan sejarah perjuangan pembentukan daerah sekaligus memperkuat persatuan dalam membangun Riau yang lebih maju dan bermarwah.
“Mari kita mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pelestarian budaya Melayu di masa depan dan jadikan momentum hari jadi sebagai pengikat tali persaudaraan lintas budaya dan suku,” harapnya.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan dukungan pemerintah, tetapi juga keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Persatuan lintas budaya dan suku menjadi kekuatan penting dalam menjaga kebersamaan sekaligus mendorong kemajuan daerah.
Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau Tahun 2026 tersebut dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, dan dihadiri seluruh kepala daerah di Provinsi Riau. Di Kota Dumai, peringatan dilaksanakan melalui upacara yang dipimpin Muhammad Yunus mewakili Wali Kota Dumai.
Upacara tersebut turut dihadiri Ketua DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta insan pers.
